JAKARTA (Independensi.com) – Anggota DPRD DKI Gembong Warsono mengritik klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku berhasil menekan angka kemiskinan.
Gembong justru mengajak Anies melihat kenyataan di lapangan seperti apa.
“Kami menghargai pernyataan gubernur namun bagi kami malah menjadi tanda tanya, karena kenyataan di lapangan justru menunjukkan situasi sebaliknya,” kata Gembong, di Jakarta, Senin (27/1).
Anies menyebut angka kemiskinan di DKI tahun 2019 sebesar 3,42 persen atau jumlah penduduk miskin di DKI sekarang ini adalah 362.300 orang. Pada 2017 angka kemiskinan Jakarta sebesar 3,78 persen. Sedangkan angka kemiskinan nasional sekarang ini berada pada level 9,22 persen.
Anies meyakini, angka tersebut menunjukkan program pembangunan di DKI berjalan optimal. Dia pun berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup warga sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Gembong meragukan hal itu mengingat, program pembangunan di DKI seperti pelebaran trotoar, pembangunan rusunami DP Rp 0, revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak berkontribusi pada terciptanya lapangan kerja.
“Apakah hasilnya sesuai fakta, saya kira tidak. Yang berhak mengukur itu masyarakat, maka wajar jika masyarakat turut meragukan,” ujarnya.
Menurut dia, Jakarta memang harus lebih baik daripada wilayah lain karena jumlah pendapatan asli daerah (PAD) nya tertinggi secara nasional. Namun hingga kini masih menjadi tanda tanya apakah PAD tersebut dikelola hingga mampu menyediakan lapangan kerja untuk warga DKI.
Gembong turut mempertanyakan menurunnya angka kemiskinan dilatari oleh faktor yang bagaimana. Apakah tingkat pendapatan masyarakat Jakarta sekarang ini lebih baik atau jumlah pengangguran telah berhasil dikikis.
“Kemiskinan itu memang ada dan sudah menjadi kewajiban kita di DKI untuk memperkecilnya. Maka pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja dan membuat terobosan dengan menciptakan banyak wirausahawan baru sebagaimana janji kampanye Pak Anies. Apakah itu berjalan ? Saya rasa tidak,” tandas Gembong.