JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi telah meminta kepada duta besar (dubes) Indonesia di wilayah Timur Tengah untuk terus memantau kemungkinan warga negara Indonesia (WNI) yang terhenti perjalanan umrahnya pada saat transit dan juga berkoordinasi dengan maskapai maupun travel biro masing-masing.
”Jadi teman-teman tadi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya pertama kita dapat memahami keputusan, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk sementara,” ujar Menlu menjawab pertanyaan wartawan di halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/2).
Kata penghentian sementara izin untuk melakukan ibadah umrah, lanjut Menlu, beberapa kali ditekankan oleh Duta Besar Arab Saudi saat bertemu sebelum menuju ke Istana.
Menlu menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia juga memahami bahwa kebijakan itu juga diambil demi menjaga kesehatan umat dalam konteks yang lebih besar.
Sesuai hasil pembicaraan dengan Duta Besar Arab Saudi tadi siang, lanjut Menlu, kebijakan ini berlaku segera setelah diumumkan.
”Tentunya karena sifat kesegeraan ini kan ada dampaknya, dampak terhadap warga negara kita, karena pada saat diumumkan ada sebagian dari warga negara kita yang juga saya kira warga negara dari banyak negara yang sudah terlanjur terbang,” kata Menlu.
Untuk itu, Menlu telah menyampaikan apakah dimungkinkan untuk yang sudah terbang dan akan segera mendarat dapat diperkenankan untuk umrah walaupun ada pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur yang ada.
”Tetapi sekali lagi kita belum mendapatkan informasi per saya berangkat ke sini. Karena sekali lagi kalau dia memberlakukan itu kepada Indonesia berarti juga harus memberlakukan kepada negara lain. Tetapi saya kira permintaan kita cukup bisa dipahami karena mereka sudah terlanjur ada di dalam pesawat,” tambah Menlu.
Sejak pagi, Menlu mengaku telah berkoordinasi dengan Menko PMK, Menteri Perhubungan, Angkasa Pura, Menteri Agama, dan rencananya Kamis (27/2) sore ini melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko PMK untuk membahas dampak dari kebijakan sementara Pemerintah Arab Saudi.
Mengenai kapan penghentian ini akan berlangsung, Menlu menyampaikan bahwa semua ini akan sangat tergantung kepada perkembangan Covid-19. Soal WNI yang sedang menjalankan umrah, Menlu menyampaikan berdasarkan informasi sementara bahwa belum ada jemaah umrah yang sudah ada di Arab Saudi diminta keluar.
”Belum mendapatkan informasi, jadi semua perwakilan kita yang ada di Arab Saudi dan di wilayah Timur Tengah sekarang semuanya dalam posisi stand by terutama yang ada di Jeddah, Riyadh,” imbuhnya.
Mengenai pelarangan ke negara yang terkena Covid-19, Menlu menyampaikan bahwa hal itu telah disampaikan langsung kepada Dubes Arab Saudi tadi, dan Dubes RI di Riyadh juga sudah mengirim surat karena di dalam butir 2 pernyataan ada 23 negara, salah satunya adalah Indonesia.
”Karena kalau saya sampaikan kenapa Indonesia? Karena kalau Indonesia itu kan belum jadi alasan mengenai Covid-19 sudah confirm dan sebagainya sampai saat ini kan sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,” katanya.
Dubes Arab Saudi, lanjut Menlu, akan menyampaikan pertanyaan ini kepada capital-nya, di Riyadh, dan Dubes RI di Riyadh juga akan menghubungi otoritas di Arab Saudi untuk menanyakan masalah tersebut.
”Jadi sekarang yang kita lakukan teman-teman, Satu, Kita sedang proses untuk evakuasi yang 188 yang besok siang kemungkinan akan sudah bisa merapat ke Sebaru Kecil. Dua, Kita sedang siapkan evakuasi untuk Yokohama Diamond Princess. Tiga, Kita sedang mempersiapkan mengelola dampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penghentian sementara izin masuk untuk melakukan umrah dan ziarah ke makam Nabi,” jelas Menlu.
Sementara untuk di Korea Selatan, Menlu menyampaikan bahwa tim KBRI yang ada di Seoul sudah membuka pos sekitar 53 kilometer (km) dari kota Daegu untuk mengantisipasi kalau situasi di kota tersebut menjadi semakin harus menjadikan perhatian.
”Karena jumlah warga negara kita wilayah tersebut cukup banyak. Jadi mungkin pararel teman-teman kita tangani banyak sekali isu yang memang harus mendapatkan perhatian kita semua,” pungkas Menlu.