Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Ketua DPRD Gresik Asluchul Alif

DPRD Gresik Dorong Pemkab Realokasi Dana Kedaruratan Untuk Hadapi Covid-19

Loading

GRESIK (Independensi.com) – DPRD Kabupaten Gresik mendukung penggunaan anggaran kedaruratan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, untuk percepatan penanganan corona virus didease (Covid-19).

Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, bahwa langkah itu sangat tepat dan diperlukan untuk mengantisipasi penanganan Covid-19.

“Penenanganan Covid-19 membutuhkan anggaran besar, maka langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sudah sangat tepat dengan memplot anggaran kedaruratan,” ujarnya, Jumat (20/3).

“Dengan demikian DPRD merekomendasi anggaran darurat yang ada di BPBD Gresik, sebesar Rp 2 miliar bisa digunakan untuk penanganan Covid-19,” tuturnya. 

Senada juga di katakan Wakil Ketua DPRD Gresik Asluchul Alif, bahwa jika dalam penanganan Covid-19 Pemkab Gresik butuh tambahan dana. Maka bisa melakukan realokasi dana, untuk dibahas bersama.

“Realokasi dana jika memang dianggap penting dan harus dilakukan, tentunya kami siap mengelar rapat bersama antara legislatif dan eksekutif secepatnya. Karena, realokasi anggaran, bisa dilakukan melalui banyak pos anggaran yg bisa diambil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.

Sementara, salah seorang anggota DPRD Gresik Syaf’i AM meminta Pemkab Gresik membuat Media Center untuk menginformasikan kondisi terkini (update) data terkait perkembangan Covid-19.

“Update data terkait Covid-19 ini sangat penting, agar masyarakat tau dan bisa ikut andil dalam berbagai hal yang diperlukan maupun yang harus mereka lakukan. Jangan sampai masyarakat, tambah dibuat panik dan kebingungan soal informasi yang mungkin mereka dapatkan,” imbaunya.

Selain itu, Pemkab Gresik juga harus selektif dalam menerapkan lockdown. Misalnya saja menutup masjid, menutup pasar, yang penting langkah-langkah antisipasi pencegahan benar-benar dilakukan dengan tepat,” tukasnya. 

Jika penutupan dilakukan secara membabi buta, justeru bakal menimbulkan persoalan baru. Perekonimian masyarakat bisa tak berjalan dan yang lebih memprihatinkan nanti, bakal ada aksi borong memborong bahan kebutuhan pokok atau lainnya. Kalau ini terjadi akan membuat kepanikan masyarakat bertambah,” tandasnya. (Mor)