Dalam orasinya, mahasiswa menyerukan pemerintah pusat maupun DPR RI agar membatalkan rencana pengesahan RUU yang mereka nilai syarat dengan kepentingan pemodal.
“Kami turun kejalan ini, sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat yang ingin mengesahkan RUU Cilaka atau Omnibus Law. Karena, syarat dengan kepentingan kaum kapitalis,” teriak, Nasihul Amin saat berorasi.
“Dampak besar yang akan ditimbulkan, jika Omnibus Law RUU Cipta Karya di sahkan lanjut Amin. Maka, upah buruh akan diberlakukan per jam, tanpa ada pesangon, UMK, dan semua buruh akan bekerja dengan sistem kontrak (outsorching) serta mudahnya buruh di-PHK.
“Selain itu, negara akan menjadi sponsor atas penggusuran lahan oleh korporasi besar dengan legitimasi Omnibus Law ini,” ucapnya.
Puas berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik Mohammad Qosim untuk mengakomodir aspirasi mahasiswa. Bahkan, Wabup bersedia menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh demonstran.
Namun, saat mahasiswa meminta Wabup sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memberikan stempel kelembagaan pemerintahan tidak dipenuhi.
Membuat mahasiswa yang merasa kecewa, melakukan pemblokiran akses yang mengarah ke ruas tol Kebomas dan Jalur Pantura yang berada di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Gresik. Sehingga, menimbul kemacetan parah selama hampir 30 menit.
Akibatnya, aparat kepolisian bertindak tegas dengan menghalau demonstran agar tidak menutup Jalan Raya. Hingga, terjadi gesekan antara mahasiswa dengan polisi yang mengamankan jalannya aksi unjukrasa.
Beruntung, gesekan yang berujung bentrokan itu tidak berlangsung lama. Bahkan, salah seorang demonstran yang dianggap provokator diamankan aparat kepolisian. (Mor)