JAKARTA (Independensi.com)
DPP Organda, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI) mengapresiasi pemerintah soal penghapusan surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta.
Ketiga organisasi ini memandang langkah penghapusan SIKM sangat positif, sehingga pergerakkan angkutan umum kembali bergerak dan bergairah.
Ketiganya juga sepakat bila industry transportasi tidak bergerak secara seginifikan, konsekuaensi PHK tidak biasa dihindarkan demi efesiensi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menilai langkah Pemprov DKI meniadakan surat izin keluar masuk (SIKM) akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan ketimbang memanfaatkan angkutan ilegal pelat hitam.
“Peniadaan SIKM memang tidak akan langsung membuat pergerakan masyarakat kembali seperti pada masa normal, tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan,” kata Ateng.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat dari dan menuju Jakarta dapat memilih menggunakan transportasi publik akan lebih baik dari sisi prosedur kesehatan dibandingkan dengan mencari angkutan ilegal.
Pengusaha angkutan dapat memahami penerapan SIKM ini sebagai bentuk untuk menjaga warganya dari penularan Covid-19. Tetapi mungkin ada cara pelacakan yang lebih baik untuk menggantikan SIKM.
“Hal ini membuat manajemen demand sangat bagus, namun tidak menghilangkan niatan orang dan mengurangi celah angkutan pribadi yang bertindak sebagai angkutan umum yang selama ini tidak ada penindakan tegas.’ Tandas Ateng
Ateng juga menyoroti prosedur penggantinya yakni Corona Likelihood Metric (CLM) yang belum disosialisasikan dengan jelas. Banyak yang masih belum mengetahui prosedurnya dengan baik. Secara teknis hal ini harus menunggu peraturan gubernur diterbitkan.
Secara garis besar, Ateng menggambarkan pengguna angkutan umum cukup naik pada era normal baru, karena masyarakat sudah memulai aktivitas secara normal, dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan.
Buktinya okupansi sudah 20-30 persen, kalau masa PSBB itu kan bener-bener tinggal 10 persen. Untuk
Sementara itu Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S. Dillon, menyatakan dukungan terhadap usulan DPP Organda tersebut.
Seharusnya Kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan memahami betul arahan dari Presiden Jokowi. “Kita ketahui Presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, bukan sebaliknya. Sangat ironis masyarakat yang terhantam krisis justru dibebani biaya pemeriksaan kesehatan ketika anggaran untuk kesehatan baru terserap kurang dari 7 persen. “ ungkap Dilon
Dalam hal ini sektor transportasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian. “Sangat ironis apabila masalah biaya rapid testing memperdalam dampak krisis. bahkan presiden sudah memberi arahan tegas agar Menteri Kesehatan bijak”. kata Dilon
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ALFI fokus ke angkutan barang namun sangat bergantung dengan pergerakan orang, yang berhubungan dengan aktivitas keuangan.
Terkait dengan langkah Pemprov DKI meniadakan surat izin keluar masuk (SIKM) akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan.
Peniadaan SIKM diharapkan dapat membuat pergerakan masyarakat kembali normal tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.
ALFI khawatir kalau industri logistik ini tidak bergerak secara seginifikan, konsekuaensi PHK tidak biasa dihindarkan demi efesiensi.
Padahal presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, agar tidak terjadi PHK.
Namun Yukki masih optmis ketika ada sinergi semua pihak dalam upaya bersama untuk menekan angka penyebaran Covid-19. “Saya masih optimis peniadaan SIKM merupakan salah satu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.” Ungkap Yukki.
ALFI mendorong industri transportasi, baik barang maupun orang dapat bersinergi membuat tindakan bersama secara kolaboratif serta membuat langkah-langkah strategis untuk membangun ketahanan terhadap pandemi.
“Kita butuh komitmen dan tekad Indonesia untuk memastikan sistem logistik dan konektivitas transportasi secepatnya segera bergairah” tandas Yukki (hpr)