TANGGERANG (IndependensI.com) —Tugas utama Pemerintah adalah menjaga keselamatan warga negara. Pemerintah harus mendengar usulan ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah dan beberapa komponen masyarakat lain terkait penundaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.
Demikian dikatakan Ketua Majelis Hikmah KITA Banten, Kiai Roni Tobaroni saat deklarasi KITA Banten, Rabu 23 September 2020.
“ Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yg disampaikan ormas-ormas besar tersebut. Karena menyangkut jiwa, kesehatan dan Keselamatan Masyarakat,” tegas Roni.
KITA Kerapatan( Indonesia Tanah Air) adalah kolalisi Independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organ Relawan, Tokoh Lintas agama dan Profesi pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joeang Menteng Jakarta.
Sekjen KITA, Ayep Zaki menambahkan bahwa dari 45 Dewan Perwakilan seluruh Indonesia, sebagian besar meminta Pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades.
Zaki menambahkan, kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, maka Kita meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Dan yang tak kalah pentingnya harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan meevaluasi hal tersebut.
“ Alhamdulillah, Mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades. Tinggal Pilkada. Jokowi harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia,” ucap Zaki.
Deklarasi yang dihadiri Ketua KITA, Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus Kita Banten berlangsung di Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Acara yang dibatasi 90 menit ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Secara virtual tampak hadir pengurus Kita pusat, antaranya Taufik Rahzen, Dr. Hj. Siti Ma’rifah (Puteri Wapres KH. Maruf Amin) Camel Panduinata, Edi Bonetski,
dan Destian Bimasena serta ratusan pengurus perwakilan daerah.
Maman menegaskan semua pengurus Kita harus proaktif mendampingi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid 19.
“ Kita telah membentuk relawan Wirajiwa untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap gotong royong, ketahanan dan kemandirian,” tegas tokoh muda NU ini.
Maman menambahkan bahwa Wirajiwa adalah tradisi baru yang akan membuat peta sosial dan psikis masyarakat agar siap menghadapi normalitas baru dengan moralitas baru.
Pada kesempatan itu, Kita Banten mendaulat Kiai Roni Tobari, Handi Jatna, I Gede Raka dan KH. Matin Syarkowi sebagai masing-masing sebagai Ketua Majelis Hikmah, Ketua Badan Kebijakan dan sekjen serta Ketua Dewan Perwakilan.