PEKANBARU (Independensi.com) – Rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir kembali mencuat. Mantan Gubernur Riau Anas Ma’amun bahkan sesumbar menyatakan tiga bulan Provinsi Riau Pesisir akan terbentuk. Namun rencana yang sudah lama digaungkan itu, kurang mendapat sambutan dari Irwan Nasir, Bupati Kepulawan Meranti.
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun kembali mengungkit rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir yang sebelumnya sempat mencuat. “Provinsi Riau Pesisir harus jadi, saya targetkan, tiga bulan lagi akan terwujud.
Hal itu disampaikan Annas Maamun yang mendapat kehormatan memberikan sambutan saat acara rapat Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir menyambut HUT Kabupaten Rokan Hilr ke-21, Minggu (4/10) di Bagan Siapi-api.
Annas Maamun mantan Gubernur Riau yang baru bebas dari penjara karena tersandung kasus suap alih fungsi lahan di Riau, merupakan tokoh masyarakat Riau Pesisir.
Pria yang akrab disapa Atuk Anas itu, sebelum terpilih menjadi Gubernur Riau, pernah menjabat dua periode Bupati di Kabupaten Rokan Hilir dan sebelumnya juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. “Provinsi Riau Pesisir saya targetkan terwujud tiga bulan lagi,” ujar Atuk.
Anas bercerita saat dirinya masih ditahan di penjara Sukamiskin, ia didatangi enam orang warga Bengkalis yang saat itu menanyakan, jika Provinsi Riau Pesisir terwujud, dimana ibukotanya.
Annas menginginkan agar ibu kota Provinsi Riau Pesisir itu berada di Bagansiapiapi, namun lokasinya sekitar Bagansiapiapi-Sinaboi atau antara Sinaboi dengan Dumai. Menurut Anas, paling tidak dibutuhkan lahan sekitar 400 ha untuk ibu kota Provinsi Riau Pesisir.
Pada kesempatan itu Annas Maamun yang dua periode menjabat Bupati Rokan Hilir, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah mengetahui APBD Rokan Hilir hanya Rp 1,8 triliun.
Disaat saya menjabat Bupati Rohil, APBD bisa mencapai angka Rp 3 triliun, dan apabila Provinsi Riau Pesisir terwujud, maka APBD Rohil bisa mencapai angka diatas Rp 5 triliun.
Ditambah lagi kandungan minyak yang sangat banyak di daerah Rantau Bais hingga Sinaboi. “Kandungan minyak di daerah itu, lebih banyak dari yang ada di Bengkalis sekarang,” kata mantan Ketua Golkar itu.
Namun wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang diutarakan Bupati Rohil dua periode itu, kurang mendapat sambutan dari Irwan Nasir Bupati Kepulauan Meranti.
Menurutnya, wacana itu sudah kadaluarsa. Karena saat ini Riau sudah lebih baik, terutama setelah beroperasinya jalan tol Pekanbaru – Dumai, tinggal lagi menyelesaikan pembangunan high way Pekanbaru-Buton.
“Dengan beroperasinya jalan Tol Permai (Pekanbaru-Dumai), maka rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir sudah expired (kadaluarsa-red),”kata Nasir.
Sebelumnya Asri Auzar Ketua Umum Forum Pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau kepada Independensi.com pernah menjelaskan, terkendalanya perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pasisir disebabkan pemerintah pusat belum memberi kesempatan.
Dimana Kementerian Dalam Negeri belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Namun demikian, jika ada kesempatan, forum akan memaksimalkan.
Sebab menurut Asri Auzar, pemekaran provinsi akan berdampak pada percepatan pembangunan dan administrasi daerahnya.
Dengan dibentuknya wilayah baru, akan berdampak positif terhadap masyarakat. Asri mencontohkan pemekaran beberapa dari kabupaten induk Bengkalis yaitu Rokan Hilir, Kepulawan Meranti, Siak dan Dumai itu, dulu masuk Kabupaten Bengkalis. .
“Bayangkan, dulu hanya puluhan miliar dana untuk pembangunan di Rohil. Lihat sekarang, masing-masing kabupaten bisa berdiri sendiri, APBD jadi lebih terbagi rata,” kata Asri Auzar. (Maurit Simanungkalit)