JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan dukungannya bagi pengembangan transportasi yang ramah lingkungan di kota-kota besar.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka mengurangi pencemaran atau polusi udara yang menjadi masalah yang terjadi di kota-kota besar, antara lain di Palembang.
Hal tersebut disampaikan Menhub dalam acara dialog publik secara virtual bertema “Wujudkan Kota Palembang, Kota Tertua di Indonesia Dengan Kualitas Udara Baik Melalui Implementasi BBM Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Senin (12/10/2020).
“Saya mengapresiasi YLKI yang mengadakan dialog ini karena isu pencemaran udara merupakan isu global dunia dan sudah sangat mengkhawatirkan. Pelembang memiliki sistem transportasi yang sudah baik, jika ditambah dengan ramah lingkungan tentu akan menjadi lebih hebat,” jelas Menhub.
Menhub mengatakan kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang utama pencemaran udara. Oleh karenanya ia sangat memperhatikan pembangunan integrasi antarmoda transportasi publik di Palembang untuk mengurangi kemacetan.
Menurutnya, saat ini Kota Palembang telah memiliki Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) yang keduanya telah terintegrasi dengan cukup baik yang bisa dijadikan contoh untuk dikembangkan juga di tempat lain.
Keprihatinan pada masalah pencemaran udara ini diperkuat dengan hasil kajian International Energy Agency (IEA) yang menyebutkan, buruknya kualitas udara akibat pencemaran, menyebabkan kematian 6,5 juta jiwa per tahun yang mayoritas menimpa kota-kota di Asia dan Afrika.
Angka ini diperkirakan bakal mengalami peningkatan drastis jika tidak ada langkah nyata untuk menyediakan energi bersih. Sektor transportasi darat baik berupa mobil pribadi, motor maupun kendaraan umum menyumbangkan 90% pencemaran udara dan perubahan iklim sebagai akibat penggunaan BBM oktan rendah seperti premium yang berdampak buruk secara signifikan bagi kesehatan.
Melihat permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan meningkatkan langkah-langkah yang bersifat pull policy seperti : meningkatkan ketersediaan angkutan umum masal berbasis rel, meningkatkan integrasi dan juga tahun ini telah meluncurkan program Bus Buy The Service (BTS) di 5 kota besar yaitu Solo, Palembang, Medan, Denpasar dan Yogyakarta dan menyediakan 45 unit bus untuk melayani 3 koridor.
BTS adalah sistem membeli layanan untuk angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang yang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing. Bus BTS memiliki 6 standar layanan yang mencakup keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kesetaraan, kenyamanan, dan keteraturan.
“Kita harus memikirkan transportasi berkelanjutan agar memiliki Co-benefit seperti: Buy The Service, dan menerapkan antarmoda yang bersih dan higienis. LRT dan BTS harus dimanfaatkan secara baik di kota Palembang dan tentu di kota-kota lain. Ditambah lagi Pertamina memberikan BBM yang ramah lingkungan maka lingkungan kota akan menjadi lebih baik,” tutur Menhub Budi.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah rencana strategis untuk menerapkan diversifikasi energi di bidang transportasi, untuk mengurangi ketergantungan impor migas, diantaranya melalui penggunaan bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel untuk moda transportasi darat, kendaraan BBG, dan bus listrik.
Rencananya penerapan bahan bakar nabati atau BBN akan diproyeksikan untuk angkutan berat seperti truk dan angkutan umum seperti bus. Demikian pula dengan angkutan berbasis rel dan listrik seperti MRT dan LRT yang tengah dikembangkan di Jakarta dan Palembang.
“Saya harap dengan adanya dialog ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum seperti LRT di Palembang, karena telah memiliki standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan,” tambahnya. (pr/kbn)