JAKARTA (Independensi.com)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan Perikanan (KP) Edhy Prabowo nampaknya ingin menunjukan kalau lembaga tersebut masih bekerja dan masih ada.
“Karena selama hampir satu tahun ini banyak kritik tidak banyak pekerjaan yang menonjol sehingga membuat jengah KPK,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Independensi.com, Rabu (25/11) menanggapi kasus Menteri KP Edhy Prabowo yang ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta Rabu dinihari.
Dia pun menilai sangat wajar KPK mendapat kritikan karena menangkap Harun Masiku saja tidak bisa. “Selain itu urusan Djoko Tjandra, kasus Asuransi Jiwasraya dan Asabri, (KPK) malah hanya jadi penonton,” kata Boyamin.
Masalahnya, tutur dia, untuk kasus-kasus besar tersebut semestinya KPK yang harus menangani kalau lembaga tersebut masih melakukan tugasnya dengan benar.
Namun dia mempertanyakan juga apakah Ketua KPK Firli Bahuri tahu atau tidak OTT yang dilakukan KPK terhadap Menteri KP dan beberapa jajarannya.
“Terus terang saja saya masih meragukan. Jangan-jangan Pak Firli tidak tahu, dan ini kerjaan senyap dari tim penyelidik dan penyidik, dumas dan satgas untuk OTT. Jadi kita tunggu saja apa Pak Firli tahu atau hanya salah satu pimpinan KPK tahu untuk melakukan OTT” ucapnya.
Seperti diketahui KPK melakukan OTT terhadap Menteri KP Edhy Prabowo yang diduga terkait kasus ekspor benih lobster atau benur.
Selain Eddy Prabowo juga turut diamankan istrinya yaitu Iis Rosita Dewi dan beberapa orang lain dari KKP pada Rabu (25/11) dini hari. OTT KPK disebutkan dipimpin langsung penyiidik senior KPK, Novel Baswedan.
Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo tersebut sebelumnyavdibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (25/11). Namun Ghufron belum merinci lebih lanjut perihal penangkapan Edhy Prabowo.(muj)