JAKARTA (Independensi.com) – Indonesia tidak akan lagi mengizinkan limbah pertambangan dibuang ke laut untuk menghilangkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari pengolahan nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik, Electric Vehicle (EV), kata seorang pejabat pemerintah dan sumber perusahaan pertambangan.
Kantor Berita Nasional Inggris, Reuters.com, Sabtu, 5 Februari 2021, melaporkan, Indonesia yang terletak di Asia Tenggara, produsen nikel terbesar di dunia, belum secara resmi melarang apa yang disebut tailing laut dalam, Deep Sea Tailings (DST), tetapi dengan tidak mengeluarkan izin baru, hal itu dapat menunda proyek yang direncanakan dan mempersulit upaya pembuangan limbah.
Para pendukung DST mengatakan lebih murah dan tidak terlalu berbahaya untuk membuang limbah pipa ke laut, terutama di pulau-pulau tropis di mana gempa bumi atau penyimpanan batas hujan lebat, tetapi para kritikus mengatakan dampak pembuangan laut semacam itu kurang dipahami.
“Belum ada regulasi tertulis, tapi kebijakannya adalah tidak mengeluarkan izin tailing laut dalam untuk proyek-proyek mendatang,” kata Jodi Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kepada Reuters.com.
Hingga saat ini hanya satu tambang nikel di Papua Nugini yang menggunakan DST, menurut asosiasi produsen global Nickel Institute.
Indonesia saat ini menggunakan metode pembuangan di tambang tembaga terbesar kedua yang dijalankan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Proyek nikel Indonesia yang meminta izin, untuk DST tidak menerima penolakan langsung, tetapi penantian yang lama membuat tailing tanah akhirnya menjadi “satu-satunya pilihan”, menurut sumber pertambangan perusahaan yang mengetahui masalah tersebut.
Sebagai pengekspor nikel terbesar di dunia, Indonesia melarang ekspor bijih tahun 2020 di tengah upaya untuk mengembangkan rantai pasokan nikel penuh, mulai dari ekstraksi, pemrosesan menjadi logam dan bahan kimia yang digunakan dalam baterai, hingga membangun EV.
Setidaknya empat pabrik pelindian asam bertekanan tinggi, High-Pressure Acid Leach (HPAL), yang mengolah nikel laterit menjadi bahan kimia yang digunakan dalam baterai, sedang dibangun di Indonesia dipimpin oleh investor China. Kebanyakan berencana membuang sampah ke laut.
Proyek HPAL di Morowali, Sulawesi, telah memutuskan untuk membatalkan DST, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut. Sedangkan proyek HPAL di Pulau Obi masih menunggu keputusan pemerintah.
Mengubah pembuangan tailing ke darat dari laut akan membutuhkan pengerjaan ulang pabrik besar-besaran, kata Angela Durrant, seorang peneliti biaya nikel di Wood Mackenzie.
Akan membutuhkan biaya besar untuk beralih dari satu bentuk pembuangan tailing yang sudah mapan ke metode lain,” kata Durrant. Namun, dia mengatakan bahwa sebagian besar proyek HPAL baru di Indonesia kemungkinan besar belum memiliki sistem pembuangan.
Terlepas dari kendala, Indonesia mengharapkan investasi dalam pemrosesan nikel meningkat dua kali lipat dari tahun 2020 menjadi $35 miliar pada tahun 2033, dipimpin oleh produsen baja tahan karat dan pembuat baterai China.
Negara ini juga menandatangani kesepakatan baterai EV senilai $9,8 miliar dengan LG Energy Solution Korea Selatan, Desember 2020.
Indonesia juga telah mengundang Tesla, yang telah mencari sumber nikel yang dapat diandalkan secara global setelah memperingatkan bahwa biaya baterai saat ini masih menjadi rintangan untuk pertumbuhan.
Tesla telah mengirimkan proposal investasi dan pemerintah akan bertemu dengan perusahaan minggu depan, Septian Hario Seto, wakil kepala koordinasi investasi dan pertambangan, Jumat, 4 Februari 2021.
Juru bicara Maritim dan Investasi Jodi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat menyadari kebutuhan untuk menegakkan standar hijau “jika tidak, perusahaan seperti Tesla tidak akan datang ke sini”.
Indonesia memiliki rekam jejak lingkungan kotak-kotak dalam pertambangan sehingga perusahaan EV dapat berhati-hati dalam berinvestasi secara langsung mengingat konsumen yang sadar lingkungan, kata para ahli.
“Ada potensi di Indonesia tetapi ada juga risiko jika mereka tidak memiliki kebijakan yang tepat,” kata Andrew Miller, direktur produk di perusahaan konsultan logam baterai EV, Benchmark Intelligence Minerals.(aju)
tinggal menunggu kepastian dr pemerintah setempat, apakah d beri izin atau tidak ny 😅
Memang ya, di Indonesia itu ada loh potensinya tapi ada juga risiko. Ya risiko ini terjadi jg kalau mereka tidak memiliki kebijakan yang tepat