Din Syamsudin

Provokasi Din Syamsudin, Penangkapan Ulama di Arab Saudi dan Turki

JAKARTA (Independensi.com) – Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Ade Armando, serta pegiat media sosial dan pelaku bisnis, Erizely Bandaro, mengingatkan mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, untuk belajar dari kasus penangkapan ulama di Arab Saudi dan Turki.

Din Syamsudin, tidak memberikan kritikan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan, tapi lebih bersikap provokatif agar masyarakat membenci Pemerintah, sehingga pada akhirnya nantinya apapun yang dilakukan Pemerintah, selalu tidak benar.

Karena yang dilakukan Din Syamsudin, bukan lagi mengkritik, tapi memprovokasi yang cenderung memfitnah, demi persepsi politik. Mengkritik ada jalan keluarnya. Tapi kalau memprovokasi semata-mata demi persepsi politik.

Karena di dalam berpolitik, persepsi politik jauh lebih penting dari sebuah fakta. Persepsi politik menggiring orang melihat sebuah persoalan politik dengan mengacu kepada opini yang dibangun.

Terlepas dari apakah opini yang dibangun sebuah fakta atau tidak. Karena sebuah kebohongan yang diungkap berkali-kali, otomatis menjadi sebuah persepsi politik (kebenaran), apabila tidak ada opini pembanding di dalam melakukan klarifikasi atau bantahan.

Ade Armando mengatakan, Din Syamsudin, dianggap sebagai tokoh radikal yang membenci Pemerintah Presiden Indonesia, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024). Hal itu terjadi dengan manuver Din Syamsuddin, belakangan terakhir.

Munculnya anggapan Din Syamsuddin selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, itu, karena dilaporkan kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB). Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dugaan radikal.

GAR ITB sejauh ini tidak pernah menyematkan istilah radikal pada Din Syamsudin, yang merupakan anggota Majelis Wali Amanat ITB. Akan tetapi, menurut Ade Armando, penting untuk menilai apakah Din Syamsudin, layak dikategorikan radikal atau tidak.

“Karena ini berdampak serius dalam proses perang dalam melawan kaum Islamis radikal di Indonesia,” kata Ade Armando di Cokro Televisi, Selasa, 16 Februari 2021.

Kata Ade Armando, menilai, belakangan memang Din Syamsudin melihat banyak pihak yang bersimpati padanya. Namun Ade Armando menilai, itu karena banyak pihak yang tidak mengikuti jejak Din Syamsudin, beberapa tahun terakhir.

Menurut Ade Armando, dulu Din Syamsudin memang merupakan tokoh muslim moderat yang acap menjembatani antar umat beragama.

“Namun kebencian Din Syamsudin pada pemerintah saat ini membuatnya membabi buta. Din Syamsudin, bukan lagi kritis ke Pemerintah, tapi sudah pada tahap menyebar kebencian dan berusaha memecah belah bangsa,” kata Ade Armando.

Pada 5 Februari 2020, Din Syamsudin, menyebar surat kepada publik seolah ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu di dalamnya berisi menyebarkan tuduhan bahwa ada teror terhadap lambang simbol, dan pemuka Islam.

Din Syamsudin menuduh ada rentetan tindak kekerasan penganiayaan, hingga pembunuhan ulama, imam, dai, tokoh agama.

“Din Syamsudin mengancam jika dibiarkan tidak mustahil ulama akan kehilangan sabar untuk menegakkan hukum dengan cara sendiri. Kalau itu bicara pakai fakta, kita tentu akan mendukung Din Syamsudin. Tapi masalahnya Din Syamsudin cuma asal bicara,” kata Arde Armando.

Ade Armando kemudian menganggap jika kebohongan macam itu akan bisa menumbuhkan perpecahan bangsa.

Kekacauan pikiran Din Syamsudin, kata Ade Armando, terlihat dalam beberapa peristiwa serius lainya.

“Pada hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019, Din Syamsudin, berkomentar pedas terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menolak gugatan kubu Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno, untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.”

“Ketika itu Din Syamsudin, tiba-tiba menyatakan ada ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memutus sengketa Pemilihan Umum Presiden. Din Syamsudin menyebut banyak fakta dan dalil hukum yang didalami,” ujar Ade Armando.

Di saat pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19), Din Syamsudin dianggap serampangan mengkritik konser amal secara virtual yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka pengumpulan amal dana untuk membantu korban Covid-19. Din Syamsudin menilai konser itu adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia, bergembira di atas penderitaan rakyat.

“Ini cacat pikir yang jelas. Bagaimana mungkin acara pengumpulan dana digambarkan sebagai kegembiraan di atas penderitaan rakyat.”

“Begitu juga disebuah opening speech, sebuah webinar tentang pemakzulan Presiden, Din Syamsudin dengan sembarangan menyatakan bahwa menurut teori politik Islam, Pemerintah Indonesia, adalah pemerintah diktator, sehingga sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan,” kata Ade Armando, lagi.

Tak cuma itu, Din Syamsudin, mengatakan masyarakat tidak boleh segan melawan Pemerintah yang melanggar konstitusi. Di lain kesempatan, Din Syamsudin menuduh Presiden Joko Widodo, telah memberikan ruang gerak berkembangnya komunisme tumbuh tanpa melakuan apapun juga.

“Itu rekam jejak Din Syamsudin, apa yang dilakukan GAR ITB sejalan dan masuk akal, untuk menghabisi kaum radikal. Karena Din Syamsuddin bukan sekadar kritis, tapi memprovokasi, dan memecah belah bangsa, wajar KASN kemudian menindaknya,” kata Din Syamsudin, lagi.

Pelaku bisnis dan pegiat media sosial, Erizely Bandaro, di dalam postingan di akunfacebook-nya, Rabu pagi, 17 Februari 2021, dengan judul: Arab Saudi Tangkapi Ulama (Politik dan Agama), memang tidak secara gamblang menyebut Din Syamsudin.

Tapi dari materi postingannya, Erizely Bandaro, mengingatkan, perubahan sebuah negara untuk bisa maju dalam berbagai aspek, maka langkah-langkah mendasar harus dilakukan, termasuk di Indonesia.

Erizely Bandaro, mengulas dengan tindakan bagaikan kacang lupa kulit di Arab Saudi. Dimana para ulama berpengaruh yang sebelumnya sebagai pendukung Kerajaan Arab Saudi, ditangkap karena dinilai penghambat kemajuan, lantaran ceramah dan pernyataan mereka menghambat alam investasi dan lain sebagainya.

Pihak berwenang di Arab Saudi menangkap ulama terkenal Aisha Al-Muhajiri (65 tahun). Hal ini karena Aisha Al-Muhajiri terus berdakwah dan mengajar Alquran di rumahnya di kota suci Makkah. Al-Muhajiri ditangkap oleh 20 anggota dinas intelijen Arab Saudi.

Setelah penangkapan mereka, dilaporkan bahwa siapa pun yang menanyakan tentang penahanan atau dakwaan juga akan ditangkap, termasuk anak-anak Al-Muhajiri sendiri.

Sejak Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menjadi penguasa defacto, penangkapan ulama terkenal, terus terjadi. Yang bikin geger tahun 2020, Mohammed bin Salman menangkap Sheikh Abdullah Basfar.

“Dalam monarki Islam, perlakuan raja kepada ulama itu memang tergantung mood raja saja. Murad Han adalah Sultan Turki Ustmani. Sekarang dikenal dengan sebutan Turki. Murad Han adalah anak dari pasangan Sultan Ahmed I dan Sultan Kosem yang berdarah Yunani,” kata Erizely Bandaro.

Kekaisaran Turki Ustmani menerapkan sistem kekhalifahan dimana hukum berdasarkan syariat Islam. Hukum dan hakim ditetapkan oleh Syek AL Islam Ketua Mahkamah Syariah Islam Mufti Efendi. Kekuasaan Ulama sangat besar. Satu-satunya lembaga yang orangnya tidak boleh disentuh oleh Sultan, apalagi disalahkan adalah Mufti atau Hakim Syariah.

Setelah terjadi kebakaran hebat di Istanbul, Sultan Murad Han, mencurigai kebakaran hebat yang memusnahkan seperlima 5 kota Iistambul, itu, karena sabotase pemberontak yang didukung oleh ulama yang tidak patuh kepadanya.

Sultan Murah Han, memecat Mufti Efendi, Ketua Dewan Syariah Kesultanan, dan mencekik leher mufti itu dengan tali. Mayatnya dibakar. Sultan Murad Han merombak Dewan Syariah dengan orang orang yang loyal kedia dan korupsi pun berkurang drastis.

Mohammed bin Salman (MBS) mendapat mandat dari ayahandanya untuk mereformasi ekonomi Saudi. Mohammed bin Salmana butuh dana besar untuk reformasi ekonomi itu. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Arab Saudi defisit diatas 40%.

“Standar kepatuhan dalam financial society global adalah negara harus bersih dari aliran radikal. Para konglomerat financial sudah punya daftar siapa saja yang harus disingkirkan dan dijinakan. MBS tidak punya pilihan lain selain menghabisi para ulama yang diaggap radikal,” ujar Erizely Bandaro.

Walau selama sekian dekade para ulama itu berjasa memperkokoh monarkhi ibn Saud, namun politik era sekarang, harus comply and apply dengan kuridor risk management yang ditetapkan oleh money market.

“Melawan hegemoni pasar uang, dampaknya hanya masalah waktu, Dinasti Saud akan tumbang dengan sendirinya akibat duit cekak. Arab Saudi tidak mau itu terjadi. Dan lagi ulama itu tidak ada sumbangsihnya secara ekonomi, kecuali benalu yang memakan ongkos. Saat sekarang, money is the second god,” ujar Erizely Bandaro. (aju)