PEKANBARU (Independensi.com) – Hujan melanda Pekanbaru, banjir dimana-mana. Ratusan bahkan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Penyebab banjir, bermacam-macam. Sebagian ada pemberian ijin pembangunan perumahan tanpa memikirkan DAS (daerah aliran sungai), dan sebagian lagi, pemerintah tidak pernah melakukan normalisasi sungai.
Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dituding tidak pernah melakukan normalisasi sepanjang Sungai Sibam.
Akibat sungai yang tidak pernah dikeruk itu, terjadi pendangkalan. Ironisnya, Pemko Pekanbaru memberikan ijin pula pada developer Dwi Beringin Indah untuk membangun perumahan di sepanjang kawasan Sungai Sibam.
Ratusan bahkan ribuan rumah berbagai type sudah dibangun, mulai dari tahap 1, 2, 3, 4 hingga tahap 5.
Namun karena Sungai Sibam tidak pernah di normalisasi, begitu hujan, langsung meluap, tanggulpun jebol. Banjir dimana-mana, wargapun terpaksa mengungsi, ujar Uparlin Maharaja kepada Independensi.com Senin (26/4/2021).
Sebanyak 92 KK warga perumahan Dwi Beringin tahap 4 dan 5 harus kembali mengungsi. Debit air di Sungai Sibam siang ini semakin tinggi.
Dikhawatirkan tanggul sekitar 100 meter yang baru diperbaiki secara gotong royong itu, akan jebol lagi. Pihak Pemko Pekanbaru hanya datang kelokasi melihat-lihat suasana banjir, cenderung sekedar pencitraan.
Lebih lanjut Uparlin menjelaskan, selain normalisasi Sungai Sibam yang tidak pernah dilakukan pihak PUPR Kota Pekanbaru, penyebab banjir juga disebabkan terjadinya penyempitan di ujung Sungai Sibam.
Sehingga air tidak lancar mengalir bahkan jika membludak langsung naik ke lokasi perumahan/pemukiman warga.
Lebih tragis lagi kata Uparlin, disinyalir, pihak developer perumahan Dwi Beringin Indah menjual lahan di daerah aliran sungai (DAS) kepada warga.
Lahan itu dijadikan sebagai kolam pembibitan ikan lele. “Kita tidak tau siapa yang memberi ijin pembibitan ikan lele di DAS Sungai Sibam, namun diduga, erat kaitannya dengan tanggul yg jebol minggu lalu,” ujar Uparlin.
Ditanya bagaimana perhatian Pemko Pekanbaru selama perumahan Dwi Beringin Kelurahan Sungai Sibam dilanda banjir mengakibatkan ratusan hingga ribuan warganya mengungsi, menurut Uparlin, belum ada perhatian yang berarti dari Pemko Pekanbaru ataupun pihak Pemerintah Provinsi Riau.
Padahal, warga sangat mengharapkan agar Pemko Pekanbaru melalui PUPR melakukan normalisasi/ pembersihan segera sepanjang Sungai Sibam.
Selain itu, kami juga berharap agar tanggul yang jebol dan hanya dikerjakan secara gotong-royong saat banjir minggu lalu itu, dapat diperbaiki agar jangan sampai jebol kembali.
Sayangnya, selama kondisi banjir, pejabat yang datang hanya lihat-lihat, bagi masker cenderung pencitraan saja.
Bahkan BNPB datang setelah warga mengungsi. “Kalau tanggul bekas yang jebol kemarin tidak diperbaiki, takutnya akan jebol lagi.
Dan bila hal itu terjadi, nyawa akan melayang, korbanpun akan berjatuhan,” kata Uparlin dengan mimik serius.
Sementara akibat banjir hari ini Senin (26/4), layanan di Kantor Lurah Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru juga lumpuh total.
Menurut pantauan di lapangan, tidak ada aktivitas sama sekali di kantor yang beralamat di Jalan Soebrantas Pekanbaru itu.
Air menggenangi jalan hingga gedung kantor lurah lebih kurang setinggi 50 centimeter.
Camat Binawidya Edy Suherman saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
Menurut Edy Suherman, kondisi kantor lurah memang sering banjir saat hujan turun. “Iya memang (tidak bisa beroperasi) karena sedang banjir,” kata Edy.
Menurut Edy, jika ada masyarakat memiliki kepentingan mendesak, dapat langsung datang ke Kantor Camat Binawidya.
Pihak kecamatan menyiapkan fasilitas pelayanan untuk kelurahan tersebut mulai hari ini. ” Kita sudah koordinasi dengan lurahnya, hari ini kita siapkan fasilitas pelayanan untuk menanggapi aduan warga,” ujarnya
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nst saat dikonfirmasi Independensi.com melalui telepon, tidak diangkat. Akan halnya Sekda Kota Pekanbaru M Jamil beberapa kali ditelepon, juga tak diangkat.
Sementara Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengklaim, sejak banjir melanda Pekanbaru sepekan terahir, kata Firdaus, hal itu merupakan buah carut marutnya perizinan bangunan pada pemerintahan sebelumnnya.
Menanggapi hal itu, Mardianto Manan Pengamat Perkotaan yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau marah dan mengatakan, banjir di Kota Pekanbaru merupakan buah carut marutnya perizinan pembangunan perumahan.
Firdaus selaku walikota harus bertanggungjawab, jangan pencitraan saja bahkan menyalahkan pihak lain atau pejabat sebelumnya.
Sebab Firdaus sudah 9 tahun menjabat Walikota Pekanbaru, jadi tidak elok jika terjadi banjir dia menyalahkan pihak lain.
Tongkat kepemimpinan sudah 9 tahun ditangannya, masa jabatan dua periode sudah hampir habis, namun karena banjir masih cenderung menyalahkan pihak lain.
“Jika Firdaus masih menyalahkan orang lain, maka akan termakan pepatah , tepuk air didulang, muka yang kebanjiran,” ujar Mardianto Manan kesal.
(Maurit Simanungkalit)