JAKARTA (IndependensI.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menegaskan jika rencana tersebut tidak dijelaskan kepada publik malah akan terjadi pertanyaan besar, apalagi pembelian alutsista itu meminjam uang dari luar negeri.
“Menhan bisa jelaskan ke publik juga, karena itu itu menjadi misteri, akhirnya timbul berbagai pertanyaan, saya rasa sah-sah saja kalau publik bertanya-bertanya karena ini pinjaman luar negeri,” katanya dalam diskusi virtual ‘Polemik Anggaran Alutsista’, Sabtu (5/6/2021).
Dia mengatakan rakyat akan terbebani dari pinjaman hutang luar negeri tersebut. Effendi juga menilai seharusnya Prabowo bisa melihat apakah Perpres tersebut kuat dalam rencana strategi tersebut.
Effendi mengaku berkaca dari banyaknya proyek yang mangkrak dengan nominal yang fantastis seperti proyek PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer.
“Banyaknya proyek nurtanio, PT DI yang mungkin ratusan triliun juga menyerap anggaran APBN, bahkan sekarang hanya besi tua saja, ini juga sampai proyek Hambalang zaman ke zaman, justru saya sarankan lebih prundent. Jangan kita mengabaikan prosedurial itu,” bebernya.
“Justru saya lebih melihat ini nantinya menjadi masalah, kita enggak tahu, kalau Presiden Jokowi tidak 3 periode misalnya ada yang tidak setuju. Ini semua kacau balau dan akan dirugikan rakyat dan TNI, karena mereka yang punya tupoksi kedaulatan negara, dalam pertahanan negara,” tambahnya.
Oleh sebab itu, dia menilai wajar jika publik bertanya-bertanya terkait rancangan perpres tersebut karena terkesan tertutup.
“Bahwa di luarkan banyak dan menjadi pertanyaan yang katakanlah patut ditelisik ya wajarlah, PT TNI dalam program TNI, ada begitu, ada swasta di TNI. Kenapa TNI bersama Kemhan tertutup itu semua, kata Menhan mereka merekrut mereka para ahli dan purnawirawan,” ungkapnya.
“Itu enggak pas lah, banyak kita meminta agar transparan bukan kita tidak merah putih, saya juga kita mengundang pihak Kemhan,” tambahnya.