JAKARTA (Independensi.com) – Jaksa Agung Burhanudin mengakui belakangan ini banyak menerima usulan promosi pegawai dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Namun dia kecewa karena banyak yang diusulkan tidak didasarkan prestasi pegawai tersebut.
“Sayangnya setelah saya cermati banyak usulan tidak didasarkan kepada prestasi pegawai yang diusulkan. Bahkan ada yang belum memenuhi syarat pun diusulkan,” kata Jaksa Agung saat memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja secara virtual ke enam, Senin (11/10).
Oleh karena itu dia meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lebih obyektif dan selektif dalam pengusulan promosi yang harus didasarkan kepada prestasi dan dedikasi.
“Sehingga dengan dasar promosi berbasis prestasi dan dedikasi diharapkan tercipta iklim sehat kompetisi para pegawai untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi,” ujar dia dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejagung, Jakarta.
Sebelumnya Jaksa Agung dalam pengarahannya untuk bidang Pembinaan meminta dalam pengembangan inovasi-inovasi baru harus bersifat sustainable khususnya dalam hal pengembangan teknologi.
“Jangan berbasis pada ide spontan dan parsial. Buat inovasi-inovasi yang berkesinambungan,” ucapnya dalam kunker virtual yang dihadiri antara lain Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.
Dia pun berharap Komite Teknologi Informasi yang telah dibentuk dapat segera membuat grand design dan blue print arah pembangunan dan pengembangan teknologi yang menjunjung modernisasi kejaksaan.
Dikatakannya dengan adanya cetak biru tersebut maka inovasi-inovasi yang dikembangkan pada masing-masing bidang dapat dikembangkan secara efesiensi dan efektifitas terkait peranti yang dibutuhkan.
“Juga bagaimana sistem pengamanannya serta maintenance peranti tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi dapat optimal,” ucapnya.
Proxi War
Terkait bidang Intelijen, Jaksa Agung mengatakan ajakan Jaksa Agung Muda Intelijen kepada jajarannya untuk merubah pola kerja, mindset serta tata laku di bidang intelijen dari cara kerja konvensional menuju pola kerja berbasis teknologi sangat relevan.
“Dimana dimasa Revolusi Industri 4.0 segala aspek kehidupan telah bertansformasi menuju digital. Begitupun metode kejahatan telah meninggalkan cara-cara konvensioal dan bertransformasi memanfaatkan kecanggihan teknologi,” ujarnya.
Dikatakannya saat ini perang opini, framing issue dan pengkondisian situasi hampir semua dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. “Beberapa waktu lalu masyarakat kita pun sempat terpecah akibat masifnya informasi bersifat hoax yang diterima oleh mereka melalui media sosial,” ujarnya.
Hal ini, ucap Jaksa Agung, tentunya menjadi pelajaran bagi semua betapa mahal nilai yang harus dibeli jika terlambat atau gagal dalam merespon perubahan. “Kita semua telah sadar selama ini pekerjaan intelijen erat kaitannya dengan proxy war, asymmetric war dan cyber crime,” ucap mantan Kajati Sulawesi Selatan ini.
Namun, kata dia, pola proxy war dan asymmetric war dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini pola operasi telah bergeser dan berkembang pesat dengan mengandalkan kecanggihan dan berbasis teknologi.
“Kegagalan intelijen yang beradaptasi dengan kecanggihan teknologi akan berdampak pada lumpuhnya indera Adhyaksa mendeteksi dan menghilangkan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam bidang penegakan hukum,” ujarnya.
Jaksa Agung meminta Intelijen digital jangan hanya dimaknai sekedar digitalisasi dalam ranah administrasi saja, namun juga dalam rangka operasi intelijen.
“Untuk itu saya harap para insan intelijen harus akrab dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan memahami sistem digital forensik sebagai supporting unit yang bertanggung jawab memastikan seluruh kebijakan penegakan hukum Kejaksaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lainnya dapat terlaksana dengan maksimal,” ujarnya.
Jaksa Agung menambahkan hampir seluruh data yang kita butuhkan baik dari sektor fiskal, perbankan, data kriminal, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan saat ini telah dialihmediakan dan tersaji dalam sistem digital.
“Sehingga jika tidak mampu melaksanakan operasi digital, maka saya yakin fungsi intelijen kita tidak akan bisa berkerja,” katanya seraya berharap seluruh jajaran intelijen dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk pola kerja dan pola operasi digital.
Dia pun menyebutkan imbas pandemi Covid-19 yang terasa signifikan adalah di sektor ekonomi, dimana pandemi menghambat pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Nasional maupun memukul perekonomian masyarakat.
Karena itu dia meminta seluruh jajaran intelijen untuk mengoptimalkan fungsi pengamanan pembangunan strategis guna menyukseskan jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Lakukan tindakan preventif terhadap masalah-masalah hukum yang telah terdeteksi sejak dini. Jangan menunggu masalah yang ada mengemuka ke permukaan, lalu menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.(muj)