JAKARTA (Independensi.com) – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2021 berhasil ditekan berkat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama para pemangku kepentingan lainnya.
“Sehingga Alhamdulillah bencana kabut asap yang kerap mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lain bisa dihindari atau tidak ada lagi sejak tahun 2020 dan 2021,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, Kamis (30/12) dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Karhutla Tahun 2021 dan Antisipasi Karhutla Tahun 2022, yang digelar secara hybrid.
Namun Laksmi menekankan upaya pencegahan harus terus ditingkatkan pada tahun 2022 mengingat bencana karhutla masih berpotensi terjadi dengan banyak hal yang mempengaruhi.
“Diantaranya karena faktor alam, di mana potensi bhujan pada tahun 2022 diprediksi lebih rendah dibanding tahun 2021,” ungkap Laksmi.
Dia menyebutkan dalam upaya pengendalian Karhutla, seluruh jajaran pemerintah berpijak kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
“Presiden selalu menekankan pentingnya peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla
secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat ke daerah,” tuturnya.
Sementara menghadapi tahun 2022, sesuai hasil monitoring BMKG, kondisi ENSO La-Nina cenderung menunjukkan terjadinya pelemahan hingga moderat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga Mei-Juni-Juli 2022.
Pada saat itu, sebanyak 93,27 persen wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Pulau Bangka, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, sebagian besar Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, sebagian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bagian selatan-utara, SulawesiTenggara bagian selatan-barat, Maluku Utara, dan Maluku.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita guna mengantisipasi terjadinya karhutla,” ujarnya seraya mengungkapan keberhasilan bencana Karhutla ditekan di tahun 2021 tidak lepas dari upaya pemerintah melakukan
kegiatan pengendalian karhutla dengan paradigma baru disertai upaya perbaikan sistem pengendalian karhutla.
Diantaranya penyebarluasan keberadaan titik hotspot sebagai indikator kemungkinan terjadi karhutla. Pemantauan dilakukan menggunakan satelit Terra-Aqua MODIS, NOAA20, SNPP serta Landsat-8 yang bisa dimonitor melalui website: sipongi.menlhk.go.id.
Selain itu peningkatan intensitas dan jangkauan Patroli Mandiri dan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang dilakukan Kementerian LHK bersama instansi terkait seperti TNI-Polri, Polisi Kehutanan, aparat desa, tokoh masyarakat, Masyarakat Peduli Api dan LSM/ media.
Sepanjang tahun 2021, patroli ini telah menjangkau 1.437 desa rawan di provinsi-provinsi rawan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jabalnusa, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Upaya lain adalah perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) melalui teknologi pada kawasan gambut.
Begitu juga pemberian sanksi tegas baik berupa sanksi administratif, perdata dan pidana kepada para pembakar hutan yang terus ditingkatkan dengan mempedomani Kawasan Hutan Lindung Gambut yang telah
ditetapkan Pemerintah/KLHK.
Salah satu program yang memberikan dampak signifikan, adalah dengan meningkatkan intensitas dan jangkauan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang bekerja sama dengan BPPT, BNPB, TNI AU, BMKG, Satgas Dalkarhutla Provinsi dan mitra usaha.
“Hasil TMC ini kita rasakan berdampak signifikan terhadap penambahan curah hujan untuk membasahi lahan gambut. Secara umum, dengan TMC telah terjadi persentase penambahan curah hujan di beberapa daerah,” ujarnya.
Peran Serta Masyarakat
Selain itu pihaknya terus meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam pengendalian karhutla melalui Pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum
(MPA-Paralegal).
Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan BNPB, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Desa serta anggota masyarakat. Untuk tahun 2020 dilaksanakan di 12 desa di enam Provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Jabar. Sedangkan di tahun 2021
dilaksanakan di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan Jabar.
“Dapat dikatakan kegiatan ini tergolong efektif sebagai salah satu upaya menuju solusi permanen dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan pada tahun 2022 dapat dilanjutkan dan diperluas pada desa-desa lainnya,” ucap Laksmi.
Upaya lain yang dilakukan pihaknya meningkatkan kerjasama regional dan internasional. Diantaranya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) – Penyelenggaraan COM/ COP dan TWG–MSC dan pelaksanaan kerja sama bidang pengendalian karhutla lainnya (ITTO, GCF, SUPA, JICA dan KFS).
“Hasilnya, Indonesia mendapat apresiasi dari negara tetangga (Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam) atas upaya pengendalian karhutla sehingga dalam dua tahun ini tidak ada transboundary haze di regional ASEAN dari Indonesia,” ungkapnya.(muj)