JAKARTA (Independensi.com) – Informasi yang beredar kalau pemerintah membatalkan program Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port sangat mengecewakan. Sebab, rencana ini dicanangkan pemerintah pusat. Artinya, mereka yang merencanakan mereka juga yang membatalkan.
“Kalau informasi ini betul, kan terkesan membohongi orang Maluku. Lumbung Ikan Nasional ini dimulai dari era Pak SBY, kemudian dilanjutkan lagi Presiden Jokowi, tetapi tetap saja tidak ada kemajuan, kecuali dari janji ke janji,” jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/2).
Hanya saja, kata Engelina, informasi pembatalan ini bisa juga sebatas rumor atau sekadar manuver politik, karena semestinya publik perlu mendengar langsung dari pemerintah sebagai pihak yang paling kompeten. Misalnya, saat pemindahan kilang Blok Masela dari laut ke darat, itu langsung disampaikan Presiden, sehingga menjadi referensi publik.
“Kalau ada penjelasan atau klarifikasi dari Presiden atau pembantunya yang menangani bidang ini, tentu akan menjadi pegangan. Sejauh ini, saya tidak pernah dengar ada orang pemerintah bicara pembatan,” tegasnya.
Engelina yang juga politisi senior ini mengatakan, normalnya pemerintah akan menyampaikan sendiri ke publik secara terbuka. Justru sangat mengherankan, kalau informasi ini datang dari luar pemerintah dan disampaikan dalam pertemuan tertutup.
“Informasi seperti ini sangat potensial terjadi bias kepentingan. Karena persepsi publik bisa saja melihat ini ada tarik-menarik kepentingan. Ya jangan begitu dong. Mengapa kalau benar dibatalkan, bukan pemerintah yang menyampaikan langsung? Sehingga menjadi referensi dari semua stakeholder terutama masyarakat Maluku,” tegasnya.
Engelina menegaskan, tapi kalau informasi datang dari kalangan DPR, tentu tidak memiliki dasar pegangan kuat. “Kalau saya melihat ini, ya sekadar saling gertak menggertak, tetapi kok kepentingan masyarakat yang dikorbankan. Tidak salah kalau memunculkan berbagai spekulasi dalam masyarakat, karena memang informasi pembatalan tidak bisa dipercayai,” tegasnya.
Dia mengatakan, kalau kedua program ini benar dibatalkan, maka sangat mungkin disebabkan dua hal, yang pertama wilayah tangkapan ikan di Maluku sudah habis dikaveling para investor.
“Karena saya baca di media belum lama ini, kalau Laut Arafura sudah dilelang kepada investor. Kalau laut sudah dimiliki seperti itu, terus dari mana sumber ikan LIN nantinya. Jadi, apakah terkait dengan laut sudah dikaveling oleh pengusaha atau karena apa? Ini yang kita perlu dengar penjelasan resmi mengapa kedua program itu dibatalkan,” jelasnya.
Kemungkinan yang lain, kata Engelina, pemerintah ketiadaan anggaran. Tapi, alasan ini tidak masuk akal, karena ketika pemerintah mencanangkan program seperti ini, juga sudah merencanakan anggaran yang diperlukan.
“Masa pemerintah bisa membangun infrastruktur dimana-mana, tapi untuk membiayai LIN dan pelabuhan tidak ada anggaran. Lantas apa yang direncanakan? Program ini tidak main-main, karena sekian banyak menteri datang ke Maluku, khusus untuk program ini dan dipublikasikan luas,” jelas Engelina.
Engelina mengharapkan, agar pemerintah memberikan klarifikasi resmi, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi dan tafsiran di masyarakat.
“Sebenarnya juga sangat bijak, kalau wakil rakyat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan sendiri ke publik. Tidak salah, tetapi ada yang lebih berkompeten itu saja. Apalagi ini berkaitan dengan pembatalan program,” tegas Engelina.