Pasalnya, banjir luapan Kali Lamong yang biasa mengenangi pemukiman dan areal pertanian hingga berminggu-minggu kini hanya dalam dalam kurun waktu sehari hingga dua hari sudah bisa surut.
Hal tersebut tentunya sesuai dengan keinginan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, yang berharap masyarakat sekitar bantaran Kali Lamong bisa terbebas dari banjir setiap masuk musim hujan.
Untuk mewujudkan rencana besar itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, langsung melaksanakan upaya normalisasi Kali Lamong yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Sehingga, banjir mulai bisa teratasi secara bertahap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Achmad Hadi mengatakan sampai saat ini progres normalisasi Kali Lamong sepanjang sekitar 50 Kilometer yang membentang di 4 Kecamatan baru tercapai 30 persen.
“Meski normalisasi Kali Lamong baru tahap awal dilakukan, namun hasilnya sudah cukup luar biasa. Sebab, banjir yang dulunya terjadi hingga seminggu atau lebih sekarang dalam waktu sehari hingga dua hari sudah surut,” ujarnya, Minggu (20/3).
“BBWS dan Pemprop, bahkan mengakui kemajuan yang telah kita capai sejak normalisasi Kali Lamong dilakukan. Sehingga, Pemkab Lamongan dan Mojokerto sering beraudiensi ke Gresik untuk sinau (belajar) cara mengurangi banjir Kali Lamong yang juga melintas di wilayah mereka,” tuturnya.
Hadi menambahkan, beberapa hari terakhir ini kondisi cuaca sering tak menentu. Karena adanya Badai La Nina, ditambah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terurus.
“Kita lihat baru-baru ini sejumlah kota dilanda banjir bandang, seperti Malang, Tuban, Lamongan, Pasuruan hingga Madura. Tetapi Gresik justru aman, sejak DAS kita kelola dengan baik,” ungkapnya.
Normalisasi Kali Lamong di tahun ini, akan kita dilanjutkan kembali sejauh 10-15 Kilometer dengan melibatkan CSR perusahaan. Seperti halnya tahun lalu, normalisasi juga didukung dana CSR dengan luasan yang dikerjakan mencapai 7-10 kilometer,” sambungnya.
Untuk normalisasi tahun ini, lanjut Hadi akan difokuskan di 9 desa, 4 desa di Kecamatan Benjeng dan 5 desa di Kecamatan Balongpanggang.
“Dari 9 desa yang bakal dinormalisasi aliran Kali Lamong nya bisa bertambah, karena kita akan menyesuaikan dengan hasil studi Larap. Yang pasti normalisasi dilakukan hingga di perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto,” tukasnya.
“Kegiatan normalisasi sebagian besar dialokasikan melalui dana APBD dan sebagian area ada yang dikerjakan oleh paguyuban pengusaha di masing-masing Kecamatan yang terdapat aliran Kali Lamong,” paparnya.
Sebelumnya pada tahun 2021 telah dilaksanakan pekerjaan penanggulan (parapet) sepanjang 1,5 km oleh BBWS Bengawan Solo dengan anggaran Rp 98 miliar. Lalu di tahun 2022 ini akan dilanjutkan menyesuaikan seberapa luas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkab Gresik,” urainya.
Lebih lanjut Hadi menegaskan bahwa di tahun ini Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Lamong. Serta lokasi penanggulan dan waduk sebagai tempat penampungan air.
Sedangkan di tahun 2023 BBWS merencanakan anggaran minimal Rp 100 miliar untuk melanjutkan pekerjaan tanggul Kali Lamong dan pembuatan waduk (kolam retensi). Bahkan, Pemkab Gresik menyampaikan proposal kepada pemerintah pusat bahwa kebutuhan anggaran konstruksinya diestimasi mencapai Rp 170 milyar,” tukasnya.
“Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Gresik, tentunya mengacu pada peraturan presiden (perpres) 80 tahun 2019 yang telah memproyeksikan bahwa untuk penanganan banjir Kali Lamong maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun,” tandasnya.
“Gresik paling besar menyerap dana, karena kebetulan berada di hilir Kali Lamong dengan panjang aliran mencapai sekitar 50 Km.,” pungkasnya. (Mor)