JAKARTA (Independensi)- Dewan Pimpinan Pusat-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP-GMNI) mengecam rencana pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) guna mengurangi dampak inflasi yang akan timbul pasca kenaikan harga BBM.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menyatakan, BLT sangat rentan terjadi penyelewengan, sebagaimana korupsi (bancakan) atas bantuan sosial (bansos) Covid kemarin.
“Belum lagi persoalan data penerima bansos yang tidak akurat, dianggap lebih menyulitkan daripada membatasi atau mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran,”ujar Imanuel Cahyadi dalam siaran persnya, Kamis (8/9/2022).
Ditambah lagi, sambung Imanuel, kondisi saat ini menjelang perhelatan Pemilu 2024. Hal itu semakin menguatkan asumsi bahwa pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan menjadi ajang bancakan untuk dana politik.
Termasuk bancakan para elite Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berkuasa di pemerintahan saat ini.
Berdasarkan kajian diatas, GMNI menilai sudah selayaknya pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dianggap justru membebani rakyat.
“ Banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM agar subsidi yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun anehnya, pemerintah lebih memilih untuk memotong subsidi energi dan mengalokasikan dana bansos bagi masyarakat untuk mengurangi (meredam) dampak yang akan terjadi, yang justru biasanya akan menimbulkan polemik baru,” ujar Imanuel. (Hiski)