BANDUNG (Independensi)- Sekjen Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI) Abdy Yuhana menyatakan, sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial.
Abdy Yuhana menilai, jika polanya seperti ini, maka pemerintahannya cenderung sentralistik.
“Kecenderungan ini, acapkali membuat penguasa negara masuk ke dalam perangkat kediktatoran,” ujar Abdy, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, dalam negara kesatuan tidak jarang pemerintah yang lahir dari proses demokrasi, kemudian seakan bermetamorfosis menjadi kediktatoran.
Abdy juga mengatakan, persoalan yang kerap dihadapi negara kesatuan adalah ancaman disintegrasi.
“Hal ini terjadi akibat terjadinya pemberontakan yang ingin melepaskan diri akibat perlakuan yang dirasa tidak adil,” jelasnya.
Menurut Abdy, ancaman ini bisa terjadi, karena kuatnya cengkeraman pemerintah pusat. Hal itu karena Presiden mempunyai kewenangan kuat.
“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam satu figur, bisa saja menjadi diktator meski terpilih dalam pemilu,” pungkasnya.