Oleh Bachtiar Sitanggang
KHALAYAK tercengang, saat Presiden mengundang Kapolres, Kapolda dan pejabat tinggi Mabes Polri, tanpa topi, tongkat komando, ajudan dan bintang dua ke bawah naik bis, artinya tidak pakai mobil pengawal ke Istana, menimbulkan pertanyaan, ada apa baru pertama kali seperti ini.
Tetapi tidak hanya itu, ada berita, seorang Inspektur Jenderal Polisi Kapolda Jawa Timur yang baru ditangkap karena narkoba.
Berseliweran lah berita di dunia maya untuk cek dan ricek, benar atau tidak seorang Irjen Pol ditangkap karena kasus narkoba.
Topi, tongkat komando, ajudan adalah menunjukkan pangkat dan jabatan seseorang dan bagi sebagian pula dianggap sebagai berkat dan anugerah Allah.
Berkat dan anugerah itu akan menjadi kebanggaan, namum bagi orang yang lupa diri kebanggaan itu menjadi kesombongan.
Apakah ini yang terbersit di benak Presiden sehingga Kapolda (bintang dua) dan Kapolres yang berada di tengah-tengah serta disaksikan masyarakat itu perlu diingatkan, agar tidak menyakiti hati rakyat?
Hanya Presiden yang tahu mengapa harus “polos” pejabat Polri itu saat mendengar pengarahannya.
Ada mengatakan, bahwa dalam memberikan pengarahan, para pejabat Polri “wajar” bila atribut dan tongkat komando “dilucuti”….
Di samping itu, pejabat Polri tersebut bisa lebih konsentrasi menerima arahan tersebut.
Ada lagi berpendapat, supaya alami, tanpa topi bisa kelihatan wajahnya. Tetapi apapun itu semua mencerminkan kekecewaan Presiden atas ulah sebagian oknum Polri.
Pengarahan Kepala Negara cukup sederhana “jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus, motor gede yang bagus.
Hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati”. Hanya mengingatkan agar Polri memperbaiki diri dan perangai agar semakin dicintai masyarakat, yang sudah sempat anjlok akibat ulah Ferdy Sambo.
Kredibilitas Polri naik yang mulai dibangun Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serasa ambruk diterjang banjir perlakuan Kadivpropam Irjenpol Ferdy Sambo dengan terbunuhnya ajudannya Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat di rumah dinas sang jenderal, 8 Juli lalu, membuat sekitar 90-an personil Polri terkena imbasnya akibat rekayasa dan skenario sang Kadivpropam, yang saat ini sedang berproses hukum.
Di tambah lagi dengan “tragedi stadion Kanjuruhan” di Malang mengakibatkan 132 nyawa melayang akibat berbagai hal, juga menunggu putusan pengadilan, siapa yang bertanggungjawab dan bersalah.
Ke masa depan Polri bagai “menghadapi buah simalakama”, bertindak pasti “disalahkan” kalau tidak bertindak dianggap tidak menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.
Banyak pihak meragukan ketegasan Kapolri terhadap anak buahnya termasuk jumlahnya yang terlibat karena mengguritanya Satuan Tugas Khusus (Satgassus) di tubuh Polri, namun dengan taat hukum dan peraturan perundang-undangan, Listyo Sigit tegas dan tegar menegakkan hukum tanpa ragu terbukti Sambo dicopot dan diproses hukum, Teddy Minahasa langsung dikerangkeng.
Listyo Sigit mengakui dia dibohongi Ferdy Sambo, adalah aneh kalau tidak bertindak, karena Sambo terbukti sebagai perencana pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya sendiri.
Selama ini penyakit menahun di masyarakat adalah perjudian dan peredaran narkoba, yang menguras keuangan masyarakat dan anggaran negara, namun dalam penyelesaiannya sering “masuk dari depan dan keluar dari belakang” artinya “petugas menangkap di depan dan petugas juga yang melepaskan di pintu belakang”.
Judi kecil-kecilan yang kampungan diproses secara hukum, tapi judi milyaran dan orang gedongan tanpa bekas.
Demikian juga, ganja lintingan dihukum, pedagang dan pengedar narkoba kilogram-an sering menjadi bandar besar di lembaga pemasyarakatan.
Apakah dengan runtuhnya “Kekaisaran Judi Konsorsium 303”, Polri menggrebek perjudian di beberapa tempat ?
Tetapi sayang para “taipan”-nya kabur ke luar negeri bersama keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa Polri tidak utuh dalam pemberantasan perjudian.
Beberapa hari lalu, Kapolri mengumumkan telah menangkap Apin BK telah ditangkap di Malaysia dan tiga orang lainnya dari Kamboja serta telah ditahan di Bareskrim Mabes Polri.
Ternyata Polri Mampu menangkap, kenapa baru sekarang, bagaimana selama ini? Ya mungkin karena “Kaisar”-nya sudah tidak berkuasa.
“Tragedi Duren Tiga” meruntuhkan kekaisaran Sambo, “tragedi Kanjuruhan” mengharuskan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta “termutasi” dan diganti oleh Irjen Pol Teddy Minahasa sebelumnya Kapolda Sumatera Barat, sayang harus terhalang akibat terlibat kasus peredaran barang bukti 5 kg narkoba.
Apakah ini bagian dari “perang bintang” atau pertarungan “antar faksi” di tubuh Polri?
Tidak peduli, yang dibutuhkan masyarakat bagaimana Polri itu benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, dan sudah sewajarnya bintang-bintang yang tidak beredar di jalurnya berjatuhan, sebab akan menabrak planet lain.
Polri harus berbenah diri dan sadar tidak selamanya menjadi pejabat, harus dihapus trauma masyarakat “melapor kehilangan kambing, siap-siap kehilangan sapi” dan seterusnya dan selanjutnya.
Apapun yang terjadi di tubuh Polri, rakyat menunggu akibat positifnya saja, sudah jenuh dengan kondisi penegakan hukum selama ini.
Seharusnya Presiden juga berikhtiar tidak hanya membenahi Polri, tetapi juga Kejaksaan dan Pengadilan serta tidak ketinggalan dunia Advokat, yang sering kontrovesial sebagai penegak hukum.
Masyarakat menunggu ketegaran Kapolri menindak setiap pelanggaran yang dilakukan jajarannya, agar citra Polri yang sudah tercoreng itu dapat pulih kembali, dengan ketegaran dan ketegasan Kapolri, maka kepala ikan yang sehat akan membawa kesegaran ke tubuhnya, sebab mungkin selama ini “kepala ikan itu busuk”, ke depan perlu dipulihkan.
Penulis adalah wartawan senior dan wartawan berdomisili di Jakarta.