Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan pembinaan keorganisasian terhadap guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer, Selasa (21/2).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gresik itu, dihadiri sebanyak 399 peserta dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas.
“Kita di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, selalu mengusahakan teman-teman honorer bisa menjadi PPPK. Terutama teman-teman guru dan tenaga kesehatan yang memang sudah linier ijazahnya,” ujarnya.
Tapi yang terpenting lanjut Wabup adalah bagaimana kewajiban sebagai pihak yang konsen dalam dunia pendidikan mampu memberikan yang terbaik bagi anak didik.
“Pemkab Gresik selalu mengusahakan yang terbaik, untuk teman-teman guru. Oleh karenanya, diharapkan guru juga bisa memberikan yang terbaik. Jangan hanya menuntut honor saja, ketika sudah jadi PPPK kinerjanya justeru klewas-klewes (malas-malasan, red),” tegasnya.
Sementara, Ketua Koordinator PPPK Gresik Dami Sunarti menyampaikan, PPPK merupakan solusi dari pemerintah pusat bagi tenaga honorer. Tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan peran besar dari pemerintah daerah.
“Kita yang sudah diangkat menjadi ASN PPPK harus bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah. Karenanya, guru harus mampu mendukung program-program pemerintah dalam memastikan kualitas pelayanan kepada anak didik,” tuturnya.
Senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, S Hariyanto, bahwa pihaknya mengajak kepada semua guru dan kepala sekolah yang hadir untuk bersama-sama terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik.
“Semoga sinergitas dan kolaborasi PGRI dengan Dinas Pendidikan semacam ini, bisa membawa kemajuan yang berarti bagi dunia pendidikan di Kabupaten Gresik,” tandasnya. (Mor)