JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Besaran anggaran tersebut diprioritaskan pada program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yakni ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi lintas tahun anggaran (Multi Years Contract), serta mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan Direktif Presiden.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh pekerjaan konstruksi harus sudah tuntas pada akhir tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR TA 2024 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp44,00 triliun dengan kegiatan prioritas, antara lain melanjutkan pembangunan 18 bendungan terdiri dari 1 bendungan baru ( Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara), melanjutkan konstruksi 7 bendungan, dan menyelesaikan konstruksi 10 bendungan.
Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 hektare dan peningkatan irigasi seluas 38.000 hektare. Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan embung 7 antara lain, Embung Tukad Unda di Bali dan Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Selanjutnya kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,00 triliun antara lain untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km, pembangunan jalan sepanjang 337,44 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpas/terowongan sepanjang 918,75 meter, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2,31 km.
Dalam rangka OPOR juga dikerjakan peningkatan kapasitas dan preservasi jalan (struktur jalan) sepanjang 1.663,14 km dan preservasi atau penggantian jembatan sepanjang 6,05 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km dan jembatan nasional sepanjang 510 km serta revitalisasi drainase dan jembatan gantung, dan padat karya Ditjen Bina Marga.
Pada TA 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp27 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.835 Liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 Sambungan Rumah, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 11.370 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 222.012 KK.
Kemudian pengembangan bangunan gedung fasilitas publik seluas 27.720 m2, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 16 pasar, dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 6 unit.
Selanjutnya anggaran bidang perumahan sebesar Rp6,19 triliun dengan kegiatan prioritas untuk pembangunan rumah susun, rumah khusus. Tidak kalah penting, anggaran tahun 2024 juga digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp1,97 triliun.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan anggarannya, dengan target serapan tenaga kerja 308.000 orang.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T Iskandar, Plt Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Kepala BPIW Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR. (wst)