Menurut Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir, beban utang APBD Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi mencapai ratusan miliar. Sehingga, pihaknya pesimis pembayaran THR ASN di tahun ini bisa terealisasi tepat waktu.
“Apalagi, dari informasi yang kami terima THR ASN tahun ini dibebankan ke APBD tidak lagi dari APBN dan kami belum memeriksa lagi aturannya. Tapi kalau benar seperti itu, jelas akan sangat membebani APBD,” tuturnya.
Qodir menambahkan, dalam waktu dekat DPRD Gresik akan memanggil pemerintah daerah terkait masalah tersebut. Sehingga, bisa diperjelas kondisi keuangan daerah serta menghitung terlebih dahulu total anggaran yang dibutuhkan.
“Bagi kami memberikan THR cukup penting dan merupakan instruksi dari pusat,” ucapnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, jika benar nantinya THR dibebankan ke APBD, maka dirinya pesimis bisa terbayar.
” Hutang Pemkab Gresik pada anggaran tahun 2023 cukup besar, jumlah tanggungannya sekitar Rp 327 miliar. Sesuai rencana akan diangsur pada trimester pertama sebesar Rp 44 miliar, sisanya pada APBD-P pertengahan tahun 2024 ini,” ungkapnya.
“Jika kebijakan itu dipaksakan, tentu akan berdampak pada keuangan dan program daerah yang tidak stabil. Karena itu, kami segera membahasnya bersama pihak terkait. Salah satunya dengan menghitung terlebih dahulu total kebutuhan THR di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.