Jakarta (Independensi.com)- Dalam hitungan bulan, masyarakat Indonesia akan terlibat dalam salah satu proses demokrasi paling penting: Pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Pemilihan ini bukan sekadar rutinitas politik, melainkan momentum penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Disampaikan Benny Susetyo Pakar Komunikasi Politik pemilihan langsung, yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia, bertujuan untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai. Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia masih penuh tantangan.
“Salah satu persoalan terbesar adalah memastikan bahwa demokrasi ini tidak dicemari oleh kepalsuan. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memiliki jiwa kerakyatan, mampu menyejahterakan rakyatnya, dan bukan sekadar mengisi posisi kekuasaan,” kata Benny dalam keterangan resminya, Kamis (25/4).
“Demokrasi sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang berjiwa kerakyatan adalah pemimpin yang memahami dan merasakan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. Mereka bukan hanya pemimpin yang berada di menara gading kekuasaan, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka,” tambahnya.
Pemimpin seperti, dilanjutkannya, ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, lebih dari itu, pemimpin yang berjiwa kerakyatan harus mampu berpikir global dan bertindak lokal. Mereka harus memahami dinamika global dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.
Masih dikatakannya, pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah memperjuangkan kesehatan rakyat dan keadilan sosial. “Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil,” katanya.
“Bung Karno memperkenalkan konsep Marhaenisme, yang diambil dari nama seorang petani kecil bernama Marhaen. Marhaenisme menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan kaum melarat, termasuk petani kecil, pedagang miskin, dan rakyat miskin lainnya. Marhaenisme adalah bentuk lokal dari marxisme yang telah disaring dan disesuaikan dengan kultur bangsa Indonesia. Ajaran ini menekankan bahwa demokrasi hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan sosial ekonomi,” katanya.
Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Lebih jauh dikatakannya, kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati masih panjang. Peran media massa dan organisasi dalam mendukung ajaran marhaenisme sangat penting. Media massa harus berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai platform untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Organisasi masyarakat sipil juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan bahwa kepentingan mereka tidak diabaikan. Untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama.
Dalam paparannya, tingkat pendidikan yang rendah akan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang kesadaran politik dan sosial.
Pemberdayaan ekonomi juga sangat penting. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam proses demokrasi. Mereka tidak mudah terjebak dalam politik uang atau janji-janji kosong dari politisi.
“Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, menyediakan akses yang lebih baik terhadap modal dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Pemimpin yang sejati bukan hanya sebagai dealer, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki visi dan misi jelas untuk membangun kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
“Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakatnya, membangun semangat gotong-royong, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya. Pemimpin juga harus berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Mereka harus bersaing dalam hal inovasi, pelayanan publik, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Persaingan yang sehat antara pemimpin, diuraikannya, akan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa demokrasi yang berkualitas hanya akan terwujud jika mereka aktif berpartisipasi dalam proses politik. Mereka harus menggunakan hak pilih mereka dengan bijak, memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Masyarakat harus kritis terhadap janji-janji politik dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi bukan hanya dalam bentuk pemilihan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Masyarakat harus berani menyuarakan ketidakpuasan mereka jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka harus aktif dalam diskusi publik, memberikan masukan konstruktif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
“Saatnya rakyat berdaulat, memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demokrasi yang sejati memerlukan integritas, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hanya dengan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai,” katanya.
Disampaikannya juga, demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Salah satu tantangan terbesar adalah politik uang, di mana calon pemimpin atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial karena hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang besar yang dapat memenangkan pemilihan.
Selain itu, ada juga masalah penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak proses demokrasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, berita palsu dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui media sosial. “Ini bisa menyebabkan kebingungan dan memanipulasi pemilih untuk membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta. Korupsi juga menjadi masalah yang terus menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia,” menurutnya.
“Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pemerintahan yang harus diperbaiki. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi,” tambahnya.
Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Media massa harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan menjadi suara bagi rakyat.
Namun, media massa di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Beberapa media mungkin terpengaruh oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu, sehingga tidak sepenuhnya independen. Selain itu, persaingan di industri media dapat mendorong beberapa outlet untuk mengutamakan sensasi daripada akurasi, yang dapat merugikan publik.
Dalam pandangannya, media massa harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang proses pemilihan, profil calon pemimpin, dan isu-isu penting yang dihadapi negara. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi saat memberikan suara mereka.
Pendidikan dan kesadaran politik masyarakat sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun program-program pendidikan non-formal.
“Masyarakat harus diajarkan tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan cara-cara untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi. Kesadaran politik juga dapat ditingkatkan melalui kampanye informasi dan diskusi publik,” katanya.
Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu politik. Ini termasuk debat publik, forum diskusi, dan kampanye pendidikan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat,” tambahnya.
Pemimpin yang efektif harus memiliki kualitas leadership yang kuat. Leadership bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk membuat keputusan yang sulit, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Leadership yang baik juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat. Pemimpin harus turun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan mendengarkan keluhan serta aspirasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
“Selain itu, pemimpin harus memiliki integritas dan transparansi. Mereka harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Integritas dan transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat demokrasi,” katanya.
Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah kunci untuk menciptakan demokrasi yang berdaulat. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam proses demokrasi. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau janji-janji kosong dari politisi. Pemerintah harus mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, menyediakan akses yang lebih baik terhadap modal dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
Ini termasuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menyediakan insentif pajak, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.Selain itu, pemerintah harus fokus pada program-program yang meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi.
Keadilan sosial adalah prinsip utama dalam demokrasi yang berdaulat. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada. Ini termasuk akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemerintah harus berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada. Ini termasuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok yang rentan, seperti orang miskin, anak-anak, dan orang tua.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak memperburuk ketimpangan, tetapi justru membantu mengurangi kesenjangan. Keadilan sosial juga berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pemilu adil dan inklusif, serta menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat.
Masyarakat harus memiliki kesadaran kritis terhadap proses politik dan pemerintahan. Kesadaran kritis berarti memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memberikan suara, tetapi juga tentang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan publik dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti diskusi publik, bergabung dengan organisasi masyarakat sipil, dan menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat.
“Partisipasi aktif ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar. Saatnya rakyat berdaulat, memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” katanya.
“Demokrasi yang sejati memerlukan integritas, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hanya dengan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai,” tutupnya.(bud)