Pasalnya jalan desa mengalami kerusakan parah hingga kondisinya sangat memprihatikan dan membahayakan jika dilintasi kendaraan roda dua khususnya. Karena sering ada pengendara terperosok jatuh sampai mengalami luka.
Menurut sumber yang minta identitasnya tidak disebutkan kerusakan jalan di desanya itu, bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejak adanya truk bermuatan tanah urukan untuk proyek pembangunan perumahan Manyar Village. Kondisi jalan cor mengalami kerusakan parah, mulai retak, mengelupas, hingga berlubang.
“Saking seringnya ada pengendara yang jatuh, warga akhirnya sepakat memblokade jalan. Agar tidak ada lagi aktivitas truk proyek, yang lewat sebelum jalan diperbaiki,” ujarnya, Sabtu (21/6).
Ditambahkannya, aksi blokade ditandai dengan menanam pohon pisang ditengah jalan desa sebagai bentuk protes agar pengembang perumahan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di jalur penghubung antara desa Betoyoguci dan Betoyokauman.
“Jalan ini bukan hanya urat nadi transportasi warga Desa Betoyoguci, tetapi juga akses utama warga Desa Betoyokauman. Dengan kondisi jalan yang rusak parah dan tidak layak, tentu akan sangat menganggu aktivitas warga yang hendak bekerja maupun anak-anak sekolah atau bermain,” tuturnya dengan nada geram.
Ditanya siapa pengembang perumahan Manyar Village, sumber menyebut bahwa pemiliknya seorang anggota DPRD RI asal Gresik yang diketahui bernama Thoriq Majiddanor yang seharusnya paham terkait dampak sosial tersebut.
“Sini kan termasuk daerah pilihannya waktu dia (pemilik perusahaan, red) nyalon dewan dulu, mestinya dia paham apa yang harus dilakukan. Bukan mala membiarkan seolah tidak terjadi apa-apaan,” tukasnya.
“Warga juga mengeluhkan truk proyek yang kerap membawa muatan melebihi kapasitas atau overload, ini kan juga membahayakan. Karena yang dilewati ini kawasan pemukiman,” tegasnya.
Terkait persoalan tersebut sambung sumber, warga berharap campur tangan pemerintah desa untuk turun tangan dan meneruskan persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten Gresik agar pengembang tidak lari dari tanggungjawab.
“Kami minta pemerintah desa hingga kabupaten turun tangan. Jangan sampai masalah ini dibiarkan karena menyangkut keselamatan warga,” pungkasnya. (Mor)