JAKARTA (Independensi.com)– Koalisi Save Maba Sangaji menuding rumor kepemilikan saham anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di perusahaan tambang PT Position menjadi faktor utama di balik kriminalisasi terhadap 11 warga Desa Maba Sangaji, Halmahera Timur. Rumor ini, menurut mereka, memperkuat dugaan bahwa penyidikan kasus yang menjerat warga tidak dilakukan secara objektif.
“Rumor kepemilikan saham anak Kapolri Listyo Sigit ini ramai terdengar di Halmahera Timur. Bisa jadi itu faktor utama kriminalisasi 11 warga desa Maba Sangaji. Kapolri harus menjelaskan agar tidak hanya sekadar rumor,” tegas Juru Bicara Koalisi Save Maba Sangaji, Guntur Harahap, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/9).
Guntur menilai posisi Kapolri saat ini sedang menjadi sorotan publik. Setelah gelombang demonstrasi dalam sepekan terakhir dinilai gagal ditangani dengan baik, isu keterlibatan keluarganya di bisnis tambang justru bisa memperburuk citra institusi Polri.
“Kapolri Sigit sedang dalam radar utama perhatian publik. Karena itu, beliau seharusnya berkepentingan untuk meluruskan isu kepemilikan saham anaknya di PT Position. Jika tidak, asumsi masyarakat akan liar ke mana-mana,” katanya menambahkan.
Pembelaan untuk 11 Warga Maba Sangaji
Koalisi Save Maba Sangaji juga mengungkap duduk perkara kriminalisasi terhadap 11 warga mereka. Menurut Guntur, para warga hanya sedang memperjuangkan hak adat dan lingkungan mereka yang terancam akibat aktivitas tambang nikel PT Position.
“Mempertahankan tanah adat dan memprotes pencemaran sungai oleh tambang nikel bukanlah kejahatan. Itu hak konstitusional warga negara. Lalu apa kesalahan 11 warga Maba Sangaji hingga harus disidang di muka hukum? Mereka harus segera dibebaskan,” seru Guntur.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang menjerat para warga justru mencederai rasa keadilan. Koalisi mendesak agar Pengadilan Negeri Soasio segera membebaskan para aktivis, karena tidak ada tindak pidana yang mereka lakukan.
Rumor Saham Kian Menguat di Halmahera Timur
Isu keterlibatan keluarga Kapolri dalam kepemilikan PT Position sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media lokal di Halmahera Timur. Aliansi Solidaritas untuk 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji juga sempat mengangkat isu ini dalam aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pertengahan Agustus lalu.
Bagi Koalisi Save Maba Sangaji, rumor itu semakin menguatkan persepsi bahwa ada kepentingan besar yang membuat penanganan kasus warga menjadi tidak objektif. “Jangan biarkan isu ini berkembang liar tanpa penjelasan resmi. Kapolri harus hadir menjawab,” pungkas Guntur.