JAKARTA (IndependensI.com) – Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan Bandar Udara Tana Toraja.
Desakan itu disampaikan AMTI lewat unjuk rasa di depan kantor KPK di Jakarta, Jumat (22/12/2017). Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan SH, mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok Nusantara harus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan.
Pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara, dan pelabuhan laut meningkat selama tiga tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuan pembangunan itu adalah memperbesar akses ke berbagai daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan yang cepat bukan berarti memperlonggar pengawasan.
AMTI menduga ada penyimpangan dalam pembangunan Bandara Buntu Kuni di Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Organisasi itu mensinyalir terjadinya manipulasi yang berpotensi merugikan negara.
Salah satunya adalah pemindahan lokasi dari rencana awal. Dari lahan yang sudah siap bangun, lokasi bandara dipindahkan ke lahan yang memiliki jurang. Dipastikan akan terjadi penambahan anggaran untuk menanganinya.
Awalnya, penyediaan lahan dianggarkan sebesar Rp300 miliar. Di lokasi baru, AMTI memperkirakan anggarannya akan membengkak.
Untuk meloloskan anggaran pembangunan bandara senilai Rp1,7 triliun itu, AMTI menduga ada lobi-lobi tertentu. Pembangunan bandara itu sempat mangkrak meski telah menghabiskan dana ratusan miliar. Pembangunan dilanjutkan kembali mulai 2017 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp1,4 triliun.
AMTI mencurigai adanya kecurangan. Untuk itu, mereka mendesak agar KPK datang langsung di Tana Toraja untuk menyelidiki dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan bandara.