DENPASAR (Independensi.com) – Keberadaan ADWITI harus mampu membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bali. Menurutnya, berbagai program wisata, termasuk study tour, dharma wisata, dan tirta yatra, harus memberikan manfaat langsung kepada UMKM lokal, pelaku transportasi, penyedia akomodasi, usaha katering, hingga sektor oleh-oleh khas daerah.
Hal tersebut dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE., M.Si. (AWK) di Denpasar, Selasa (2/7/2025).
Peresmian DPP ADWITI tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE., M.Si. (AWK), yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan ADWITI.
“Yang penting ekonomi berjalan. Kita cari celah untuk menghidupi masyarakat kita. Jangan sampai peluang ekonomi justru diambil pihak luar, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton,” tegas AWK.
Dalam sambutannya, AWK menegaskan bahwa keberadaan ADWITI harus mampu membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bali. Menurutnya, berbagai program wisata, termasuk study tour, dharma wisata, dan tirta yatra, harus memberikan manfaat langsung kepada UMKM lokal, pelaku transportasi, penyedia akomodasi, usaha katering, hingga sektor oleh-oleh khas daerah.
Ia mengungkapkan bahwa Bali saat ini memiliki peluang besar melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Dengan adanya program kredit sektor pariwisata yang mencapai sekitar Rp10,9 triliun, berbagai usaha pendukung wisata diyakini dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih merata.
AWK juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali program-program perjalanan spiritual yang pernah dijalankan pemerintah. Menurutnya, dana negara semestinya dapat dimanfaatkan secara adil untuk mendukung perjalanan keagamaan seluruh umat beragama di Indonesia.
“Kalau umat lain memiliki program perjalanan spiritual ke tempat-tempat suci mereka, Bali juga harus mampu menjadi pusat perjalanan spiritual Hindu ke India, Nepal, Tibet, maupun destinasi sakral lainnya. Tugas saya adalah melakukan pendekatan dan memperjuangkan regulasinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ADWITI, Surya Dharma, SH., menjelaskan bahwa fokus awal organisasi bukan mengejar program besar dalam waktu singkat, melainkan membangun fondasi yang kuat melalui standarisasi layanan.
Menurut Surya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menata seluruh rantai pelayanan dalam program dharma wisata dan tirta yatra, mulai dari transportasi, katering, destinasi wisata, hingga sumber daya manusia seperti pemandu wisata.
Artinya pihaknya menginginkan agar travel wisata kedepan haruslah dikelola secara modern dan tersertifikasi dengan baik.
“Kami ingin memastikan seluruh layanan memiliki standar kualitas yang jelas. Bus yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan, guide harus memiliki kompetensi dan tata krama pelayanan yang baik, serta seluruh pelaku usaha yang terlibat wajib memiliki legalitas yang lengkap,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ADWITI hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat, termasuk insiden perjalanan wisata yang pernah terjadi. Karena itu, asosiasi akan melakukan kurasi dan seleksi ketat terhadap seluruh anggotanya agar mampu memberikan jaminan kualitas dan keamanan.
Menurut Surya, persoalan utama sebenarnya bukan pada program study tour itu sendiri, melainkan bagaimana perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bali.
“Study tour hanyalah kendaraan. Yang paling penting adalah bagaimana perputaran ekonominya masuk ke Bali dan dinikmati masyarakat lokal. Karena itu diperlukan wadah yang bertanggung jawab, memiliki standar kualitas, dan mampu memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan program tersebut,” jelasnya.
Meski sempat menghadapi tantangan akibat berbagai kejadian di masa lalu, Surya menilai minat masyarakat terhadap program study tour, dharma wisata, maupun tirta yatra masih sangat tinggi. Banyak sekolah, lembaga, dan komunitas dari dalam maupun luar Bali yang tetap menginginkan program tersebut berjalan kembali dengan sistem yang lebih profesional dan terstandarisasi.
Kehadiran ADWITI pun diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan wisata spiritual nasional. Tidak hanya memperkuat identitas budaya dan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat UMKM, serta menjadikan Bali sebagai pusat wisata spiritual yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. (hd)
About The Author
