Foto: Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur

Empat Kali Sidang Pembacaan Tuntutan Ditunda, Kinerja JPU dan Pengadilan Negeri Gresik Dipertanyakan

Loading

GRESIK (independensi.com) – Pengadilan Negeri (PN) Gresik Jawa Timur sudah empat kali menunda sidang, dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana yang menjerat Antenor Vonn Mark Alibusa, seorang nahkoda Kapal MT Feng Huang sebagai terdakwa.

Penundaan yang terjadi secara berulang-ulang itu, menimbulkan pertanyaan dari tim kuasa hukum terdakwa mengenai kepastian dan kelangsungan proses hukum yang sedang dijalani terdakwa. Karena perkaranya telah memasuki tahap pembacaan tuntutan, setelah rangkaian persidangan yang telah dilaksanakan.

Jesica Juliandari, SH, C.Med selaku kuasa hukum terdakwa, mengatakan sebelumnya, dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2026, JPU meminta penundaan dengan alasan tuntutan masih dalam proses penyusunan dan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Kemudian, Majelis Hakim PN Gresik memberikan tambahan waktu selama satu minggu. Namun, pada persidangan tanggal 2 November 2026, tuntutan kembali belum dapat dibacakan. Karena JPU menyampaikan bahwa proses penyusunan tuntutan masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat.

“Pada persidangan berikutnya, tanggal 11 November 2026, agenda pembacaan tuntutan kembali mengalami penundaan. Bahkan, penundaan sidang masih berlanjut hingga agenda persidangan hari ini,” ujarnya, Rabu 18 November 2026.

Padahal lanjut Jesica, Majelis Hakim PN Gresik pada sidang sebelumnya telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan JPU untuk membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) atas nama terdakwa Antenor Vonn Mark Alibusa pada sidang yang telah diagendakan Rabu, 18  November 2026.

“Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Penuntut Umum melaksanakan penetapan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Namun hingga waktu yang telah ditetapkan, tuntutan pidana tersebut belum juga dibacakan oleh JPU. Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan agenda persidangan, terlebih setelah adanya penetapan dari Majelis Hakim,” tegasnya.

Akibat penundaan yang berulang kali terjadi, JS & Partners Law Office selaku tim kuasa hukum terdakwa mengambil langkah dengan mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim PN Gresik serta menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait.

“Kami menilai proses koordinasi dan persetujuan internal di lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik, perlu diselesaikan secara proporsional agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian dalam proses persidangan,” tukasnya.

Menurut Jesica, kebutuhan administratifer internal institusi penuntutan tetap harus memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum. Serta menjalani proses peradilan, secara efektif dan tanpa penundaan yang tidak beralasan.

“Perlu diketahui bahwa perkara ini, turut menjadi perhatian praktisi hukum di Filipina. Karena keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan oleh perwakilan hukum dan pihak yang mendampingi kepentingan terdakwa di Filipina,” tuturnya.

Salah satu pihak yang turut mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan perkara ini lanjut Jesica adalah World Peace Ambassador (WPOU) Bernadeth Perno, SJD., Ph.D. dari International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.

“Berdasarkan keterangan Bernadeth Perno, perannya mencakup koordinasi dan fasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak berwenang terkait, Kedutaan Besar, serta Tim Penasihat Hukum di Indonesia,” imbaunya.

Jesica menambahkan bahwa Peno juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada publik mengenai keterlibatan dan koordinasi yang telah dilakukan, agar tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah keluarga Terdakwa tidak memiliki pendampingan atau tidak ada pihak yang secara aktif menangani perkara tersebut.

“Keterlibatan pihak Filipina ini menunjukkan bahwa penanganan perkara turut memperoleh perhatian lintas negara, khususnya dalam memastikan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan terhadap Terdakwa tetap berjalan,” tandasnya.

“Transparansi dan objektivitas penanganan perkara ini, menjadi perhatian kami selalu kuasa hukum. Sebab, penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali, bahkan setelah adanya penetapan Majelis Hakim, turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penanganan perkara,” sambungnya.

Dikatakan Jesica pihaknya selaku tim kuasa hukum menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah aspek dalam perkara ini yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena itu, harus ada perhatian dan pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang.

Meski demikian, setiap dugaan mengenai adanya ketidakobjektifan atau keberpihakan dalam penanganan perkara harus tetap diuji berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.

“Kami meminta kepastian dan perhatian institusi negara terkait hal ini, serta berharap Majelis Hakim PN Gresik dapat memberikan kepastian terhadap kelanjutan agenda persidangan serta memastikan bahwa hak-hak Terdakwa tetap terlindungi,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya pihaknya akan mendorong instansi pengawas terkait untuk memberikan perhatian terhadap penundaan yang berulang tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum,” katanya.
Bagi Tim Penasihat Hukum, masih kata Jesica bahwa penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali bukan sekadar persoalan perubahan jadwal persidangan. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak Terdakwa, serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil harus tetap dijunjung tinggi, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungjasnya. (Mor)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *