GRESIK (Independensi.com) – Puluhan aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gresik Jawa Timur, menggelar aksi unjukrasa didepan halaman kantor DPRD setempat, Jumat (23/8). hendak mengelar pelantikan 50 angota legislatif terpilih dalam Pemilu untuk periode 2019-2024.
Aksi demonstrasi itu, disaat 50 anggota DPRD Gresik terpilih, pad Pemilu untuk periode 2019-2024 hendak dilantik. Meminta anggota DPRD yang baru masuk gedung legislatif, agar bisa menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
Dengan cara mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, agar serius dalam menangani berbagai persoalan yang berhubungan denga kepentingan masyarakat.
“Banyak persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Gresik, jalan ditempat dan ironisnya legislatif sebagai representasi wakil rakyat tak berdaya untuk menjalankan fungsi kontrolnya,” teriak Umar Faruq dalam orasinya, Jumat (23/8).
“Lihat saja, dalam menangani persoalan banjir luapan Kali Lamong yang terjadi setiap tahun. Dengan dampaknya yang sangat besar, mulai rumah, areal persawahan dan tambak yang terendam setiap musim hujan tiba. Seolah tak pernah menjadi perhatian Pemkab Gresik, padahal akibat banjir itu. Sering pula memakan korban jiwa,” katanya.
“Ini bentuk ketidakbecusan Pemkab Gresik, dalam mengatasi persoalan didaerahnya. Lalu apa yang dilakukan aggota DPRD selama 5 tahun lalu, mereka tak berdaya dengan kondisi yang terjadi didaerah pilihannya,” ujarnya.
Di tambahkan Umar, janji-janji DPRD maupun Pemkab Gresik selama ini hanya omong kosong belaka. Karena, selama ini persoalan banjir hingga Jalan Kabupaten maupun Jalan Poros Desa banyak yang dibiarkan tanpa ada upaya penanganan.
“Persoalan banjir Kali Lamong ini, sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Tapi tak pernah ada solusi konkrit dari pemerintah, ditambah lagi wakil rakyat tidak pernah memperjuangannya. Sehingga, persoalan itu sering dijadi sebagai jargon kampanye baik oleh legislatif maupun kepentingan Pilkada,” ungkapnya.
Dalam aksinya para demonstran juga mengusung sejumlah spanduk, poster dan selebaran yang berisikan berbagai tuntutan. Bahkan, setelah puas berorasi perwakilan mahasiswa lalu masuk kedalam gedung parlemen. Untuk memberikan surat tuntutannya langsung, ke Bupati dan Pimpinan DPRD Gresik.