GRESIK (Independensi.com) – Aksi unjukrasa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung DPRD Gresik Jawa Timur, Selasa (10/9).
Mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi, tidak lagi pro rakyat. Sebab, rencana kenaikan iuran BPJS akan mebebani masyarakat pra sejahtera. Apalagi, angka kenaikannya mencapai 100 persen dari iuran sebelumnya.
“Tolak Kenaikan Iuran BPJS, karena kami menilai dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan ini. Menunjukan, bahwa pemerintah Jokowi tidak serius melindungi kesehatan masyarakat. Sebab, kesehatan adalah hak dasar warga negara,” teriak Hamdan Arif, kordinator aksi dalam orasinya.
“Negara seharusnya mampu menjamin perlindungan kesehatan bagi rakyatnya, bukan malah membebani iuran yang terus dinaikkan. Dimana tanggung jawab negara, kalau seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, rencana kenaikan BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Sebab, dana BPJS Kesehatan bisa menggunakan asetnya untuk investasi. Sehingga tidak sampai membebani masyarakat.
“Pengelolaan aset BPJS Kesehatan untuk investasi itu, sesuai dengan Undang-undang BPJS dan PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan,” katanya.
“Ironisnya lagi dibalik rencana kenaikkan iuran itu, justru kami dengar gaji petinggi BPJS Kesehatan. Justeru dinaikkan, apakah ini pantas,” tandasnya.
Aksi, tak hanya dilakukan para mahasiswa itu depan gedung DPRD saja. Namun, juga di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dengan pengawalan aparat Kepolisian, Satpol PP dan TNI. (Mor)