Pemerintah Tidak Efektif Tangani Wabah Corona

Loading

JAKARTA (IndependensI.com) – Penanganan wabah Corona yang dilakukan pemerintah kembali mendapat sorotan. Kebijakan pemerintah dinilai tidak efektif untuk menahan laju penularan wabah Corona yang semakin naik setiap harinya.

Kali ini kritik datang dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) yang menilai, penanganan wabah virus Corona COVID-19 selama 6 bulan sejak kasus Corona pertama kali merebak di Indonesia tidak efektif. Banyak hal di antaranya yang dinilai tidak sesuai dengan metode standar penanganan wabah.

Menyurati Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, PAEI mendesak agar segera melakukan evaluasi terkait langkah mencegah penyebaran Corona. Hal ini demi memastikan kasus konfirmasi dapat segera ditemukan.

“Diperlukan adanya peningkatan jumlah suspek yang dites sesuai dengan metode surveilans yang komprehensif melalui contact tracing dan surveilans suspek untuk meningkatkan kinerja penemuan kasus secara tepat sasaran,” tulis siaran pers tersebut, pada Senin (17/8/2020).

“Kementerian Kesehatan agar segera melakukan evaluasi komprehensif dan menentukan langkah-langkah selanjutnya agar pandemi ini dapat terkendali sesuai metodologi epidemiologi yang terstandar,” lanjut rilis tersebut.

Analisis situasi Indonesia dalam menghadapi wabah Corona menurut PEAI perlu diperhatikan terkait dengan angka kematian. Angka kematian Corona di Indonesia cukup tinggi, dan belum ada tanda wabah Corona di Indonesia akan berakhir.

“Hasil analisa epidemiologi menunjukkan bahwa periode pandemi yang berlangsung lebih dari 5 bulan ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di dua minggu terakhir bulan Agustus ini kasus terus meningkat di beberapa wilayah,” jelas rilis PAEI.

“Sejak initial case diumumkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 sampai dengan 16 Agustus 2020 sebanyak 137,468 dengan kematian 6,071 (CFR 4,4 persen) dengan kesembuhannya 66,4 persen. CFR Indonesia 2,2 kali lebih tinggi dibandingkan Asia
Tenggara,” lanjut rilis PAEI.