Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik, tetap memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak, sehubungan pemindahan IKN ke Kalimantan
Kalaupun Borneo nantinya positif dijadikan lokasi ibukota negara, harus ada jaminan terhadap kelanjutan Program HoB, sehingga jalan keluarnya harus diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Suku Dayak sebagai penjaga paru-paru dunia di Pulau Borneo.
