BEKASI (IndependensI.com) – Target Millenium Development Goals (MDGs) hingga 2015 pelayanan air bersih bagi masyarakat 80 persen di perkotaan dan 60 persen di pedesaan, masih jauh dari harapan. Sampai sekarang saja, pelayanan air di Kota dan Kabupaten Bekasi baru sekitar 27 persen. Itupun setelah 36 tahun berdiri PDAM Tirta Bhagasasi.
Sejak berdiri tahun 1981, PDAM milik Pemkab dan Pemkot Bekasi ini baru mampu merealisasikan 3.853 liter per detik dengan sambungan layanan mencapai 232.000 unit atau setara 27 persen. “Jadi sangat jauh dari harapan,” ujar Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim, Kamis (27/7/2017).
Ia mengakui, banyak faktor yang membuat target tersebut sulit tercapai. Diantaranya biaya investasi pengembangan jaringan yang membutuhkan biaya sangat besar dan terbatasnya pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), sementara masyarakat yang membutukan air masih sangat banyak.
Berdasarkan kajiannya, target tersebut baru bisa direalisasikan pada tahun 2022 dengan total nilai investasi mencapai Rp 4 trliliun lebih. “Saat ini daftar tunggu masyarakat yang sudah mendaftar sekitar 220.000 sambungan langganan,” katanya.
Angka Rp 4 triliun itu diitung berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 3,1 juta jiwa. Apabila dibagi per sambungan langganan, setidaknya membutuhkan 19 juta (SL) dari hulu ke hilir untuk melayani masyarakat, ia mengatakan.
Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyatakan, bakal menggandeng pihak swasta untuk membantu percepatan pelayanan air bersih di wilayahnya.
Disebutkan, pembangunan IPA untuk memproduksi air bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama melalui dana pertanggung jawaban sosial (CSR) perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. “Kita utamakan kerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah Pusat juga melakukan hal yang sama, selama masih bisa dikerjasamakan yah akan kita lakukan,” kata Neneng.
Ia juga mendesak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi agar pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi dipercepat, sehingga pihaknya bisa fokus dalam pelayanan di Kabupaten. “Biarlah Pemkot Bekasi mengurus PDAM Tirta Patriot miliknya sendiri,” katanya.
Kepala Bappeda Pemkab Bekasi Slamet Supriadi mengakui, untuk mengembangkan pelayanan air bersih, selain kerja sama dengan badan usaha swasta, PDAM juga bisa mengajukan anggaran dan minta bantuan ke pemerintah pusat dan pemprov.
Sebab tahun 2017 ini, Pemkab Bekasi tidak menggarkan biaya di APBD untuk penyertaan modal ke PDAM. “Memang Direksi PDAM sudah mengajukan usulan penyertaan modal. Tapi karena anggaran di APBD terbatas, diprioritaskan buat pembangunan sektor lain,” ujarnya. (jonder sihotang)
Instalasi pengolahan air (IPA) milik PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Cikarang Kabupatrn Bekasi. (foto:jonder sihotang)