JAKARTA (IndependensI.com) – Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengusulkan PBB membentuk zona aman di Myanmar guna melindungi warga Muslim Rohingya.
“Orang-orang ini harus bisa kembali ke kampung halamannya dalam kondisi selamat, aman, dan terhormat,” kata Hasina di depan Sidang Umum PBB di New York, AS, Kamis (21/9/2017).
PBB menyebutkan lebih dari 420.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran. Militer Myanmar dikabarkan menggelar operasi membabi buta di negara bagian Rakhine untuk memburu para penyerang pos polisi pada 25 Agustus 2017.
Hasina menuduh pemerintah Myanmar menebar ranjau darat di perbatasan kedua negara untuk mencegah orang Rohingya kembali. Dia meminta PBB segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan ini.
Hasina mengusulkan lima langkah yang disebutnya sebagai skema untuk melindungi Rohingya di “zona aman yang dapat dibentuk di Myanmar di bawah pengawasan PBB.”
PBB menggambarkan operasi militer Myanmar sebagai “pembersihan etnis”. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersuara lebih kerasa dengan menyebutnya “genosida”.
Hasina mengatakan Myanmar harus menghentikan kekerasan dan “tindakan pembersihan etnis”, membuka pintu untuk misi pencari fakta PBB, menjamin pengungsi pulang, dan memberikan status warga negara untuk Rohingya.
Pembentukan “zona aman” memerlukan persetujuan Dewan Keamanan. Tapi salah satu anggota tetapnya, China, adalah pendukung Myanmar. Sebagai anggota tetap, China punya hak veto untuk melarang resolusi yang tidak disetujuinya.