JAKARTA (IndependensI.com) – Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tangguh bencana, Kementerian PUPR baru-baru ini telah mengeluarkan peta gempa yang paling baru dimana pada peta gempa sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2010 hanya terdapat 81 sesar aktif pemicu gempa, namun dan pada peta gempa 2017 diidentifikasi sebanyak 295 sesar aktif. “Kita (Indonesia) merupakan daerah rawan bencana, jadi kita harus menyiapkan infrastruktur yang siap mengadopsi kondisi-kondisi di daerah bencana. Risikonya bertambah, bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi bagaimana mitigasi terhadap resiko itu yang harus kita lakukan,” jelas Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga telah mengeluarkan regulasi terkait standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan. Disamping itu melalui Balitbang juga mengembangkan teknologi ramah bencana seperti Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat).
Sementara itu Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan pengaturan mengenai kontrak konsultansi dibagi dua yakni jasa konsultansi konstruksi dilakukan oleh Kementerian PUPR sedangkan non-konstruksi oleh Bappenas
Menurutnya infrastruktur tangguh bencana sangat diperlukan karena besarnya skala dan dampak kerugian yang ditimbulkan makin besar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, Pemerintah telah memiliki kebijakan nasional dalam mitigasi bencana. Diantaranya adalah meningkatkan kemampuan manajemen bencana di tingkat daerah, dukungan regulasi, pengetahuan, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, media, komunitas dan universitas dalam manajemen bencana.