JAKARTA (Independensi.com) – Calon Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Presiden mengusulkan Hadi menjadi panglima TNI mengantikan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Di samping lima potensi ancaman keamanan negara yang disoroti, Hadi juga menyampaikan potensi konflik komunal berbasis SARA dinilai berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan.
“Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada”.
Di samping itu, Hadi juga memaparkan lima fungsi utama yang diemban TNI, antara lain fungsi penangkal setiap bentuk ancaman, fungsi penindak, serta fungsi pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk memulihkan kondisi keamanan negara.
Ia pun menyebutkan empat tugas TNI yang masih sangat relevan terhadap situasi tersebut, yakni TNI sebagai kekuatan penyerang, kekuatan pertahanan, kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, perlu saya tegaskan bahwa kesemuanya semata kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah – kaidah demokrasi yang berlaku,” kata Hadi.