JAKARTA (independensi.com) – Penyerapan saham PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai pengembang Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, oleh PT Angkasa Pura II (Persero) akan ditunda setelah ada kerja sama operasi kedua perusahaan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu, mengatakan kerja sama operasi diprioritaskan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa tetap masuk.
“Pikiran kami untuk menyertakan AP II atau pihak lain masuk menjadi ‘shareholder’ (pemegang saham) BIJB kami hentikan dulu. Yang penting ada kepastian semua operasi dengan AP II sebagai pemilik izin badan usaha bandar udara (BUBU),” katanya.
Aher, sapaan akrabnya, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan aturan jika saham BIJB telah dimiliki pihak lain, dalam hal itu AP II, tidak perlu ada kerja sama operasi karena BUMN pengelola bandara itu telah jadi bagian BIJB.
“Ketika itu terjadi (pengambilan saham oleh AP II), APBN tidak bisa masuk di sisi udara. Padahal itu sangat perlu dan akan sangat meringankan pada masa depan BIJB,” katanya.
Dengan demikian, penundaan pengambilan saham BIJB oleh AP II akan ditunda agar kerja sama operasi bisa ditandatangani.
Kerja sama operasi antara kedua perusahaan diyakini akan memberikan kepastian operasional bandara sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi investor baru.
Aher menambahkan, dengan rampungnya kerja sama operasi yang ditargetkan akhir Desember ini, maka dana modal baik dari reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan sindikasi perbankan bisa segera cair.
“Semua pihak akan mencairkam dananya ketika KSO (kerja sama operasi) ditandatangani. KSO ini penting sebab tanpanya, pencairan para pihak untuk memodali akan tersendat. Tapi ketika KSO ditandatangani, otomatis modalnya cair,” ungkapnya.
Sebelumnya, AP II akan menyerap saham pengembang Bandara Kertajati, yaitu PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
AP II dan Danareksa akan membeli atau menyerap saham portepel (saham dalam simpanan) yang dikeluarkan oleh PT BIJB.
Dengan demikian, jika kesepakatan tercapai, nantinya pemegang saham di PT BIJB adalah Pemprov Jabar, PT Jasa Sarana, AP II, dan Danareksa.
“Proses ‘due diligence’ (uji tuntas) dalam rangka pembelian saham PT BIJB akan kami lakukan paling lambat hingga Oktober 2017, sehingga penyerapan saham portepel tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya pada November 2017,” kata Awaluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut Awaluddin, porsi saham AP II di BIJB akan dirumuskan berdasarkan hasil proses uji tuntas.
Namun, dipastikan pembelian saham di PT BIJB oleh AP II tidak akan membuat porsi saham Pemprov Jabar dan PT Jasa Sarana berkurang, karena yang dibeli adalah saham portepel.
Bandara Kertajati yang sudah mendapat “3 letters code” KJT itu ditargetkan beroperasi April 2018.