RABAT (independensi.com) – Raja Maroko Mohammed VI dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (5/12) membahas melalui telepon keputusan AS untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Raja Mohammed VI, pemimpin Komite Al-Quds di Organisasi Kerja Sama Islam, kembali menyampaikan “dukungan kuat yang tak tergoyahkan kerajaan tersebut buat saudara-saudara rakyat Palestina dalam mempertahankan hak sah dan adil mereka, terutama terkait status Yerusalem”, kata Kantor Raja Maroko di dalam satu pernyataan.
Raja Maroko itu “menyampaikan penolakan tegasnya bagi setiap tindakan yang bisa merusak aspek banyak-agama di kota suci tersebut atau mengubah status hukum dan politiknya”, tambah pernyataan itu.
Pada gilirannya, Presiden Palestina memuji tindakan dan peran Raja Maroko, dan mencela kenyataan bahwa agenda Pemerintah AS meliputi “gagasan yang tidak pantas seperti itu”.
Ia menyampaikan keprihatinan Pemerintah Otonomi Palestina yang mendalam mengenai konsekuensi masalah tersebut pada proses perdamaian di Timur Tengah dan kestabilan serta keamanan wilayah itu, kata pernyataan tersebut, demikian laporan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Kedua pemimpin itu sepakat untuk mempertahankan kontak langsung dan konsultasi yang berlanjut mengenai masalah tersebut, serta koordinasi erat antara kedua pemerintah untuk, bersama-sama, menetapkan tindakan serta langkah yang akan dilakukan, tambah pernyataan tersebut.
Raja Mohammed VI telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump mengenai keinginannya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem, dan mengatakan status hukum Yerusalem “perlu dipelihara dan tak ada yang boleh dilakukan yang bisa mempengaruhi status politiknya saat ini”.
Raja Maroko itu menyoroti kepentingan sangat besar Kota Jerusalem, bukan hanya buat semua pihak dalam konflik, tapi juga buat pengikut ketiga agama langit. Ia menggaris-bawahi bahwa kota tersebut mesti tetap menjadi tanah sebagai lambang keberadaan bersama dan toleransi di kalangan semua bangsa.
Sementara itu Jordania pada Selasa memperingatkan mengenai konsekuensi serius jika Amerika Serikat melanjutkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem, demikian laporan kantor resmi Yordania, Petra.
Menteri Urusan Luar Negeri Jordania Ayman Safadi pada Selasa membahas dengan beberapa menteri mengenai keputusan yang mungkin diambil oleh Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, yang kata Jordania adalah pelanggaran terhadap hukum sah internasional dan Piagam PBB.
Safadi menegaskan situasi Yerusalem mesti diputuskan melalui perundingan status akhir sebagaimana ditetapkan oleh semua resolusi internasional yang juga menetapkan bahwa semua tindakan sepihak Israel tidak sah.