Aksi demo buruh di Kota Bekasi. (ist)

Buruh Bekasi ‘Urung’ Berdemo

BEKASI (IndependensI.com)- Aksi demo buruh yang tadinya diselenggarakan  aliansi buruh di wilayah Kota  Bekasi, Jawa Barat, urung dilakukan. Sebelumnya, aksi disepakati dengan ribuan buruh mendatangi kantor Wali Kota Bekasi dan DPRD setempat, Selasa (13/2/2018).

Dalam edaran buruh, mereka menuntut  ‎ penetapan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2018. Meminta Apindo menyepakati hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko), dan penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2018, seperti diungkapkan koordinator massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi Yusuf.

Rencananya katanya,  aksi pengerahan massa buruh dari wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ke perkantoran Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan dengan 10.000 orang buruh.

Tapi, aliansi buruh belum mendapat persetujuan dari pihak kepolisian beralasan, agenda demonstrasi tersebut bersamaan waktunya dengan digelarnya tahapan Pilkada berupa penentuan nomor urut pasangan calon yang berlangsung di Hotel Horison Kota Bekasi pukul 10.00 WIB.

Yusuf mengemukakan  sebanyak enam serikat pekerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, yakni SPSI, SPDSI, FSPMI, GSPMII dan FPBI akhirnya sepakat untuk menunda agenda unjuk rasa tersebut.

“Semalam memang ada instruksi dari Pimpinan Cabang SPSI Bekasi Abdullah terkait unjuk rasa ini. Namun aksi batal karena ada kegiatan pengundian nomor urut pasangan pasangan calon Pilkada,” katanya.

Disebutkan, agenda pembahasan UMSK sudah berjalan secara maraton sejak Minggu (11/2) dan Senin (12/2) di Plaza Pemkot Bekasi.  Namun hingga kini belum menemukan kata sepakat.

“Belum sepakat besaran upahnya (sektoral). Kenaikan upah sektoral diharapkan bisa di atas UMK 2018 yakni 8,71 persen atau minimal sama,” katanya.

Menurut  Yusuf, UMSK 2017 untuk sektor 1 berkisar Rp 3,9 juta per bulan, sementara sektor 2 pada 2017 mencapai Rp 4,1 juta per bulan.

Tuntutan tersebut, kata Yusuf, hingga kini belum memperoleh kesepakatan akibat Apindo selalu mangkir dari undangan pembahasan bersama Depeko.

“Apindo tidak mau berunding dan ‘ngeyel’. Pemkot Bekasi saat ini sednag berupaya mendorong Apindo untuk segera berunding dengan kami dengan difasilitasi oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi,” katanya.

Yusuf menambahkan, rencananya agenda pembahasa tersebut akan kembali dilanjutkan pada hari ink.

Pantauan Antara di lokasi melaporkan, sedikitnya 700 buruh dari SPSI nampak berdatangan ke kantor SPSI di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan.

Massa tersebut semula sudah mempersiapkan diri menggelar unjuk rasa, namun terlambat memperoleh pemberitahuan pembatalan sehingga memilih berkumpul di kantor SPSI yang berdekatan jaraknya dengan Plaza Pemkot Bekasi.

Situasi nampak kondusif dengan pengawalan sekitar 400 personel kepolisian yang berjaga di sekitar kantor Pemkot Bekasi dan kawasan Jalan Kemakmuran.

Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto mengakuk, bahwa  aksi demo buruh tidak jadi.

“Alhamdulilah. Rekan buruh sepakat kamtibmas lebih utama dan pendekatan Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan.  Tapi perkuatan pengamanan tetap diajukan dengan pers 400 lebih tergelar. Siap pam unjuk rasa walaupun saya tetap berharap ada solusi yang baik musyawarah mufakat,” katanya dalam gruop WA Pokja wartawan Bekasi. (ant/jonder sihotang)