JAKARTA (IndependensI.com) – PDIP akan menggelar rakernas akhir bulan ini.
Rakernas akan digelar tertutup di Bali dengan agenda pembahasan salah satunya adalah soal Pilpres 2019, termasuk siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP.
“PDI Perjuangan bermaksud mengadakan Rapat Kerja Nasional III di Bali pada tanggal 23 sampai 25 Februari 2018. Rakernas akan membahas hal-hal strategis berkaitan dengan pilkada serentak 2018, berbagai persoalan bangsa dan negara, dan tahapan strategis pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019,” ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2018).
Menurut Hasto, dalam rakernas juga akan disampaikan laporan dari DPD partai se-Indonesia dan badan-badan di PDIP. Keseluruhan rakernas bersifat tertutup.
“Pembukaan akan dilakukan secara sederhana, diikuti oleh internal kader partai, mengingat pembahasan berkaitan hal-hal khusus. Dengan melakukan pembahasan secara internal dan tertutup, maka berbagai persoalan dapat dilihat secara jernih,” sebut Hasto.
“Sehingga agenda politik yang ditawarkan PDI Perjuangan pun agar berakar kuat pada kehendak rakyat, dan berpijak pada ideologi bangsa Pancasila,” imbuhnya.
Soal capres-cawapres 2019 akan dibahas juga dalam rakernas PDIP itu. Namun pembahasan lebih pada seputar pemenangan pemilu.
“Demikian halnya dengan pasangan capres cawapres yang akan diusung, serta kapan momentum pengumuman, kongres telah memberikan mandat pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
“Dengan demikian Rakernas belum akan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” tambahnya.
Menurut Hasto, pengumuman nama calon pemimpin nasional akan disampaikan PDIP secara khusus dengan desain politik yang bernuansa cinta tanah air. Dia menyebut, fokus utama PDIP saat ini adalah memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
“PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian kinerja Bapak Jokowi, dengan model kepemimpinan turun ke bawah, dan kemampuannya menyelesaikan persoalan bangsa dan negara guna mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan,” tutup Hasto.(BM/ist)