CIREBON (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Kali ini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden.
Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, (11/03/2018). “Ada 3.000 sertifikat yang diserahkan kepada bapak/ibu semua. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Harus dihitung agar kelihatan semuanya,” kata Presiden.
Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing satu minggu setelah acara ini berlangsung.
Presiden melanjutkan bahwa penyerahan sertifikat ini penting supaya tidak ada lagi sengketa lahan. “Setiap saya ke daerah kelurahannya selalu sengketa lahan, sengketa tanah. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan tetangga, atau antara bapak sama anak,” lanjutnya.
Presiden menilai sertifikat hak atas tanah ini harus segera diserahkan kepada masyarakat. Setiap tahun, Presiden menambahkan, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang diserahkan. “Makanya saya minta Bapak Menteri yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tahun lalu saya minta 5 juta sertifikat harus terbit. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta,” ujar Kepala Negara.
Presiden juga mengingatkan masyarakat yang menerima sertifikat supaya menjaga sertifikatnya dengan baik. “Sertifikatnya dibungkus plastik. Supaya kalau rumahnya bocor tidak rusak. Kemudian difotokopi,” sambung Presiden.
Selain itu, Presiden juga berharap masyarakat menghitung dulu jika sertifikatnya nanti akan diagunkan ke Bank. “Jangan dipaksakan. Dihitung, dikalkulasi betul,” katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.