Bincang pengawasan intern 21 kepala daerah se Jabar.(humas)

Pj Wali Kota Bekasi Hadiri Pembahasan  Pengawasan Intern Pemerintah

BEKASI (Independensi.com)-  Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah mengikuti acara bincang pagi dengan tema “Peningkatan Maturitas SPlP Level 3 (Terdefinisi) dan kapabilitas APIP Level 3 (terintegrasi) pada pemda Se-Provinsi Jawa Barat, Senin, (19/3/2018) di Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat (Jabar) Bandung.

Bincang santai ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala BPKP Pusat Arden Ardiperdana dan Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat Achmad Nugraha.

Acara dihadiri 21 kepala daerah dan seluruh inspektur daerah se-Provinsi Jabar.  Ruddy didampingi Inspektur Kota Bekasi Widodo Indrijantoro.

Ruddy menyambut baik acara ini sebagai bentuk komitmen masing-masing pemda memiliki rencana target agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Pemkot Bekasi, Ruddy mengatakan,  diawal 2017 telah meraih predikat level 3 Maturitas SPIP dari Penilaian BPKP Jabar. Capaian ini katanya  atas jerih payah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyuguhkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penilaian diberikan BPKP Provinsi Jawa Barat.

“Upaya kita melalui pendampingan satgas auditor intern dan rencana tindak pengendalian serta monitoring dan evaluasi berjalan baik hingga dapat predikat level 3 SPIP di Jabar. Prestasi sebagai triger agar kita lebih baik lagi,” ucap Ruddy.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  memberikan sharing informasi terkait pengelolaan SPIP dan APIP ditingkat Pemprov Jabar. Ditegaskan agar para kepala daerah mampu meningkatkan komitmennya atas akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui peran SPIP dan APIP atau auditor intern.

Sangat penting bagi kita diperhatikan karena kedepan tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi. Pengelolaan keuangan yang efektif pada penyelenggaraan termasuk pelaporan dan pengamanan aset negara semakin dilihat publik dan tuntutan kemajuan IT,

“Tuntutan global dimana orang baru percaya kalau sudah transparan dan akuntabel. Itu tergantung kepala daerah atau pimpinan tertinggi,” katanya.

Pemprov Jawa Barat ungkap Ahmda,  telah  enam  kali beruntun  meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya berkat andil berjalannya SPIP dan APIP. Proses meraih WTP pun sudah jauh hari dilakukan sebelum capaian pertama WTP.

“Awalnya juga disetiap OPD ditempatkan aparatur yang memiliki kemampuan bidang akuntansi. Dan jalin kerja sama dengan akuntan perguruan tinggi,” kata gubernur.

Ia berharap WTP juga diraih kembali serta SPIP dan APIP mampu berfungsi ditingkat Kota/Kabupaten di Jawa Barat.  Selain itu ia mengatakan apresiasinya kepada tujuh  pemda di Jabar yang meraih SPIP level 3. Diantaranya enam  kabupaten/kota dan satu  Provinsi Jawa Barat.

Kota/Kabupaten ini yakni Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kuningan, dan Kabupaten Sukabumi.
“Enam kota  dan satu  Provinsi Jawa Barat mampu meraih level 3 SPIP dan APIP. Mudah-mudahan di 2018 semua pemda bisa meraihnya,” harap Ahmad Heryawan. (adv/humas/jon)