SEMARANG (IndependensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa tengah. Hal ini bertujuan mewujudkan kota Semarang menjadi kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan.
Penataan Kota Lama Semarang dilakukan selama 2 Tahun sejak 2017 dan ditargetkan rampung akhir 2018 dengan total anggaran Rp. 156 miliar. Dengan demikian nantinya akan meningkatkan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Semarang, salah satunya melalui wisata.
“Penataan dilakukan agar kawasan lebih tertata, nyaman dan bisa menjadi tujuan wisata. Selama ini, wisatawan yang datang ke Semarang lebih banyak memilih berkunjung ke wisata Candi Borobudur atau Pulau Karimunjawa,” ucap Menteri Basuki saat kunjungannya ke kawasan Kota Lama Semarang, Minggu (27/05/18).
Di kawasan Kota Lama Semarang dikenal memiliki bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa. Dulunya, kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian pada masa Hindia Belanda.
Menteri Basuki mengatakan dengan dilakukannya penataan kawasan ini nantinya akan dapat menata prasarana dan sarana kawasan. “Seperti utilitas saluran PDAM, kabel telfon dan listrik yang tidak tertata akan dibuat rapih melalui pemasangan Box Utility,” kata Basuki.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan fasilitas tambahan diseputar kawasan Kota Lama Semarang seperti tempat duduk panjang, tempat sampah, juga lampu penerangan jalan utama dan trotoar. Penataan lainnya meliputi pekerjaan jalan, dan perbaikan drainase, halte hingga 2 kolam retensi Berok dan Bubakan yang akan dipompa dialirkan menuju kali Semarang.
“Kita tata dan kembangkan kawasan Kota Lama Semarang. Nantinya akan menjadi kawasan wisata yang bermanfaat seperti kegiatan Car Free Day, kuliner, maupun event berbasis budaya,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)