WTP Ketiga  Kembali Diraih Pemkot Bekasi

BEKASI (IndependensI.com)- Untuk ketigakalinya dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi  kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu, (30/5/2018).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran  2017, maka BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Bekasi bersama sepuluh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat,” ujar Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat Arman Syifa saat menyerahkan langsung LHP tahun 2017, kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi R. Ruddy Gandakusuma  di Auditorium  Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Arman Syifa  mengatakan opini pengauditan adalah kesimpulan akhir, dan WTP bukan berarti jaminan tanpa “fraud” yang ditemui kemungkinan ditemui “fraud” dikemudian hari.

Ia  menambahkan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan(fraud) dalam pemeriksaan keuangan. Meski demikian jika pemeriksa menemukan penyimpangan kecurangan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara,  maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

“Permasalahan lain yang selalu kami temukan adalah adanya penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah atau kelebihan bayar, ” ungkap Arman.

Pj Wali Kota Bekasi R Ruddy Gandakusumah
mengatakan penghargaan ni merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, serta merupakan bukti adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kerangka kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ruddy juga menambahkan masih terdapat catatan yang harus ditindaklanjuti, dan hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan kita sudah membuat rencana aksi dari rekomendasi tersebut bisa kita awasi dan kita tinggal memastikan sesuai dengan target.

Ia berharap kedepan penggunaan Sistem Akutansi Barang Milik Daerah(Simda BMD) dalam melakukan penatausahaan aset tetap untuk ditingkatkan dan dipilih mana yang cocok pengaplikasiannya sehingga dapat memangkas penyajian data yang dibutuhkan.

WTP ini diperoleh atas kinerja semua aparatur Pemerintah Kota Beksi dalam mengelola  keuangan dan  adanya transparansi dalam pelayanan kemasyarakatan. (jonder sihotang)