JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan sebanyak tiga pilar perikanan nasional yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan memberikan kuliah umum di Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
Susi Pudjiastuti dalam rilis, Sabtu (9/6), menyampaikan ketiga pilar tersebut penting dalam cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyampaikan hal tersebut di Oslo, Norwegia, Kamis (7/6), dengan ditemani antara lain Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja.
“Laut Indonesia sangat kaya dan subur. Akan tetapi karena praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti aturan (Illegal Unreported, and Unregulated/IUU Fishing), kekayaan di laut Indonesia itu hilang,” paparnya.
Untuk itu, ujar dia, dalam rangka memberantas kegiatan IUU Fishing dan mengembalikan kedaulatan laut Indonesia, pemerintah melalui KKP mempertegas pelaksanaan UU yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur penenggelaman kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia.
Menteri Susi bercerita, meski sempat mendapat tantangan baik dari negara luar maupun dalam negeri sendiri, KKP tetap konsisten melakukan penegakan aturan tanpa kompromi.
Upaya tersebut, lanjutnya, akhirnya menunjukkan hasil nyata. Sebagaimana tercatat, stok ikan lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2015 berada di angka 6,5 juta ton, meningkat menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.
Selain mencuri ikan di laut Indonesia, kapal penangkap ikan ilegal juga banyak banyak digunakan dalam berbagai pelanggaran lainnya seperti penyelundupan hewan, obat-obatan, bahkan perdagangan manusia.
Oleh karena itu, Menteri Susi meyakini kejahatan perikanan sebagai “transnational organized crime”.
Guna mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan, Menteri Susi mengatakan Indonesia telah melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan praktik destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak) dengan menggunakan bom, portas, dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya.
Sedangkan di bidang kesejahteraan, KKP terus mengupayakan bantuan fasilitas dan pinjaman permodalan bagi seluruh stakeholder perikanan. Bahkan pemerintah juga menyediakan asuransi demi menjamin keselamatan para nelayan dan pembudidaya ikan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Kementerian Perikanan Norwegia Gunnar Stolvik menyampaikan, Indonesia dan Norwegia telah berkomitmen untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap segala praktik illegal fishing.
Adapun Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis berpendapat, kuliah umum Menteri Susi di NUPI merupakan suatu hal yang membanggakan. Pasalnya menurutnya, kuliah umum tersebut merupakan kuliah umum perdana pejabat Indonesia di NUPI.