CICALENGKA (IndependensI.com) – Pemilihan Gubernur Jawa Barat tinggal satu hari lagi (Rabu, 27/6-red) . Namun hasil pantauan independensi di Kec. Cicalengka dan Cikancung , Kab. Bandung masih banyak ditemukan daftar pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Situasi serupa kemungkinan terjadi juga di daerah lain, ungkap Ayi ketua PPK Cicalengka.
Ayi mengakui sistem pendataan IT oleh KPUD Jawa Barat belum established, sehingga memungkinkan data hasil coklit dari Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) tidak terinput dengan benar . Faktor penyebab utamanya adalah ketika penetapan vendor yang tidak matang.
“ Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi permasalahan klasik dan tidak pernah kunjung usai,“ ungkap salah seorang tokoh masyarakat Cicalengka, Acep Ana (AA).
Persoalan daftar pemilih memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah surat suara. “ Jangan muncul kesan bahwa Pemilu ini bagi-bagi proyek tanpa punya visi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaannya. Anggarannya cukup besar,” ungkap AA.
Informasi yang dihimpun Independensi dari salah seorang staf di sekertariat KPUD Jabar bahwa anggaran untuk panitia penyelenggara Pilgub Jabar lebih dari Rp 500 miliar dari total Rp 1, 1 Triliun. Anggaran tersebut untuk honor panitia: PPDP, KPPS , PPK (627 orang), PPS (5.957 orang ) dan 75.142 TPS. Sementara anggaran untuk Panwaslu berbeda lagi posnya.
Pantauan Independensi di beberapa desa di Kec. Cicalengka dan Cikancung masih terdapat data pemilih yang tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP. Sayang jika anggaran yang sangat besar tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu kepala daerah di Jawa Barat besok.