JAKARTA (IndependensI.com) – Ancaman bahaya radikalime negatif yang berujung pada aksi terorisme akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air. Untuk itu seluruh perangkat pemerintah baik TNI, Polri, Jaksa, dan Hakim harus saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat memberikan ceramah umum pada acara Sosialisasi Anti-Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda Jawa Barat dihadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Rabu (12/9/2018).
“Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa cluster mulai dari hardcore, militan, suporter, atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat),” kata Suhardi Alius.
Untuk itu menurut mantan Kabareskrim Polri ini pihaknya merasa perlu untuk memberikan suatu ceramah dan juga pemahaman bagaimana cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana memberikan treatment yang pas kepada kelompok ataupun jaringan tersebut.
“Dengan pemahaman ini kami harapkan aparat seluruhya punya satu persepsi, visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting,” ujar alumnus Akpol tahun 1985 ini.
Mantan Seksretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini pun juga mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si yang menginisaisi untuk mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan dareah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukaan sinergi bersama dalam penanggulangab terorisme.
“Acara ini dihadiri semua komponen yang terkait, ada dari Forkominda, ada dari Perguruan Tinggi Jawa Barat, lalu Forkominda tingkat Kabupaten/Kota. Atinya mereka ini adalah satu siklus criminal justice system yang terpadu. Dan kita bahagia sekali bahwa Kapolda meresponnya dengan baik, sehingga ini akan diimplementasikan langsung oleh beliau di provinsi Jawa Barat,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Selain itu menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, upaya yang dilakukan Kapolda Jabar dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait ini juga sebagai upaya untuk membentengi diri bagi aparat TNI, Polri, Jaksa, Hakim dan juga perangkat sipil lainnya dari pengaruh paham radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme.
“Aparat juga perlu kita bentengi, karena semua infiltrasi ini bukan cuma kepada masyarakat umum semata , tetapi juga pada aparat pun juga bisa masuk. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja,” ujarnya.
Untuk itu menurt mantan Kadiv Humas Polri ini, seluruh aparat pemerintah dan masyarakat harus punya pemahaman yang utuh. “Sebagai pimpinan, khususnya di semua tingkatan harus bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat,” tuturnya.
Mantan Wakapolda Metro Jaya ini berharap kedepan seluruh provisi melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah diinisiasi oleh Kapolda Jabar ini dengan mengumpulkan seluruh Forkominda untuk ikut melakukan sosialisasi seperti ini.
“Untuk Kajari dan Kejati seluruh Indonesia waktu BNPT melakukan MoU dengan Kejaksaan kita sudah melakukan tele conference seluruhnya, nah ini bebearpa Polda juga sudah melakukan semacam itu tapi inisisasi yang sangat baik ini sudah dilkasanakan oleh Kapolda Jawa Barat,” ujarnya.
“Karena bagaimanapun juga tadi saya katakan bahwa cukup banyak yang harus kita amankan, kita sterilkan dan kita reduksi. Dan mereka adalah orang yang salah jalan yang harus kita kembalikan kepada jalan semula,” ujarnya mengakhiri.
Sementara itu Kapolda Jabar, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto mengatakan bahwa pihakny sengaja mengundang Kepala BNPT sebagai bekal bagi parat di daerah untuk lebih pro aktif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.
“Kami mengundang Kepala BNPT untuk dapat memberikan arahan dan pencerahan. Di mana dalam konteks ini provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang kami peroleh itu cukup banyak potensi (radikalisme-terorime) baik yang perseorangan maupun yang kelompok,” ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, usia acara.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menjelaskan, dari data yang ia terima dari Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri, di wilayah Jabar sendiri kurang lebih ada hampir 400 orang baik itu dalam bentuk kelompok ataupun perorangan yang masuk dalam kategori inti, militan maupun simpatisan.
“Oleh karena itu kami sengaja mengambil inisiasi mengundang Rektor kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Jawa Barat, karena dalam Criminal Justice Sysem tidak terlepas dari Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim atau pengadilan. Untuk itu kita undang. Ini supaya tahu bahwa dalam proses criminal justice itu betul-betul harus seadil-adilnya bagaimana tindak kejahatan terorisme itu diadili,” ujar alumnus Akpol tahun 1987 ini.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya menurutnya yaitu penceghan, dimana Kepala BNPT dalam paparannya sudah menjelaskan secara gamblang tentang upaya pencegahan yang sangat positif
“Dengan penjelasan bapak Kepala BNPT tadi maka kami memohon bantuan kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa bersinergi dengan kami dengan melakukan langkah-langkah mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan. Insya Allah kedepan Jawa barat lebih aman dan kondusif,” ujar pria kelahiran Cilacap, 19 Februari 1965 ini mengakhiri.
Acara sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Guberrur Jawa Barat, Ir. Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Besar Hasto Karyawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Raja Nafrizal, SH, pimpinan Peguruan Tinggi di Jabar, Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorieme (FKPT) Jabar, seluruh Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Jabar.