JAKARTA (IndependensI.com) – Para pengurus Badan Pembina Kerohanian Islam yang ada baik di seluruh kantor pemerintah baik di kementerian/non kementerian, TNI-Polri, BUMN dan bahkan seluruh instansi swasta harus memiliki pemahaman yang utuh tentang ancaman bahaya radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia.
Hal ini tidak terlerpas dari masih banyaknya ketidaktahuan dari masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa rentetan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia adalah rekayasa dari para elite politik ataupun rekayasa dari aparat TNI Polri.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius,MH, saat menjadi narasumber mengenai ancaman bahaya radikal terorisme di acara Silaturahmi Nasional Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Nasional (Silatnas FBN) yang diikuti para Pembina Rohani Islam dari kantor kementeria/non kementerian, TNI/Polri dan BUMN.
Acara tersebut digelar di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), Kalibata, Jakarta, Sabtu (22/9/2018). Dalam sesi tanya jawab pada forum tersebut ada para peserta yang mengajukan pertanyaan kepada Kepala BNPT mengenai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini adalah rekayasa elite politik ataupun aparat sesuai dari informasi yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu ini termakan hoax juga karena bapak mendapatkan info tersebut dari media sosial. Tentunya sangat tidak masuk akal untuk merekayasa aksi teror seperti itu dengan mengorbankan orang begitu banyak. Tidak mungkin mengorbankan aparat atau kawan sendiri untuk melakukan aksi teror itu. Sangat berdosa sekali kalau kami Tentunya bapak-bapak,ibu-ibu harus mendapatkan informasi berita yang benar dan memiliki pemahaman yang cukup untuk mengetahui kejadian teror itu secara utuh,” ujar Suhardi.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT juga sempat memutarkan video mengenai apa yang telah ia perbuat dalam melakukan program soft approach (pendekatan lunak) dalam upaya menanggulangi permasalahan terorisme yang ada di Indonesia
“Kami juga memberikan masukan-masukan yang sifatnya aktual bagaimana kita sebagai umat muslim bisa berkiprah di tengah-tengah dinamika global semacam ini dengan tidak mengurangi ukhuwah islamiyahnya tatapi juga bisa berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara ini,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini.
Dijelaskannya, apa yang disampaikannya dalam forum tersebut agar para pembina rohani islam ini mempuyai pengatuhuan yang cukup untuk bisa mendistribusikan apa kepada rekan-rekan di lingkungan kantor/institusi di tempat mereka bekerja.
“Ini supaya kita tetap sejuk. Mengapa? kita menjadikan ajaran kita kita tapi dengan baik tapi juga tidak melupakan kebhinnekaan yang kita miliki dan jati diri bangsa kita ini,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Mantan kepala Divisi Humas Polri ini juga mengatakan, apa yang disampaikaknya itu juga sebagai upaya untuk membentengi para pembina rohani islam dari paham-paham radikalisme negatif yamg mana mereka-mereka selama ini mungkin kurang informasi.
“Nah sekarang mereka kita berikan informasi lengkap sehingga kita berharap mereka itu juga bisa memberikan pencerahan kembali kepada teman-temannya di masing-masing kementerian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita mengemasnya supaya tetap kita pertahankan ukhuwah islamiyah dengan baik tapi juga dari sisi jati diri bangsa kita juga tidak pernah terlupakan,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Untuk itu dirinya berharap apa yang ia lakukan dalam meberikan pencerahan ini juga bisa dilakukan juga terhadap pembina rohani islam di institusi/perusahaan swasta lainnya. “Ini menjadi budaya keseluruhan dan semua instansi harus dilibatkan. Bukan hanya pemerintah harusnya mulai dari sektor swasta dan sebagainya harus juga mengerti dan punya pemahaman yang utuh untuk masalah-masalah semacam ini,” ujarnya.
Karena menurutnya, era globalisasi ini yang tidak bisa dihindari ini semua pihak memilki kemampuan memfilter, memverifikasi setiap apapun dinamika yang ada di lapangan “Dan tentunya termasuk membentngi mereka semua dengan wawasan kebangsaan,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri
Sementara tu Ketua Umum Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Nasional (FBN), Prof. Dr. KH. Ridwan Muhammad Yusuf, MA, menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundang Kepala BNPT agar seluruh organisasi umat Islam yangada di Indonesia ini harus benar-benar memahami sebetulnyamengenai fonomena terorisme yang ada di Indonesia
“Itu perlu diperjelas karena selama ini orang mendengarkan berita berita dari mana-mana dikatakan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia ini adalah dibuat buat untuk ada pekerjaan TNI dan Polri dan segala macam sebagaimana tadi ada pertanyaan dari satu peserta. Dan pertanyaan dari peserta tersebut ternyata terbantahkan oleh Kepala BNPT yang dijelaskan bahwa kejadian itu adalah nyata,” ujar KH Ridwan Yusuf.
Menurutnya, selama ini yang muncul dari masyarakat karena ketidak pahaman mereka. Untuk itu dia meminta kepada seluruh organisasi umat Islam, apapun bentuknya untuk memahami betul bagaimana cara menghalau supaya paham radikalisme dan terorisme tidak terjadi di organisasinya masing-masing.
“Dengan hadirnya Kepala BNPT ini makin jelaslah bagi organisasi organisasi Islam di Indonesia ini bahwa kita bersama-sama, bahu-membahu seluruh komponen masyarakat membantu BNPT, membantu negara agar tetap untuk menjaga NKRI. Karena radikalisme, terorisme itu bisa menghancurkan kita. Tidak ada ajaran agama yang mengarah kepada kekerasan yang seperti itu. Itu yang saya kira kami perlu kenapa kami mengundang kepala BNPT,” ujarnya mengakhiri.