MAKASAR (Independensi.com) – Pemerintah akan menggenjot pembangunan 1.200 hunian sementara (Huntara) yang diperuntukan bagi korban gempa bumi dan tsunami yang ada di Palu, Sulteng. Pemerrintah mengakui, proses relokasi warga ke depannya tidaklah mudah.
“Mau dibangun sekitar 1.200 hunian sementara. Juga proses penyediaan dan pembangunan air bersih dan sanitasi,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Makassar, Sulsel, Rabu (24/10/2018).
Dia melanjutkan, nantinya akan ada relokasi bagi warga Palu yang terkena dampak dari gempa berkekuatan 7,4 magnitudo pada 28 September lalu. Perlu diketahui, masa tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah akan berakhir pada Jumat (26/10/2018) mendatang.
“Sementara bikin hunian sementara karena kita mau relokasi enggak gampang,” ungkapnya.
Dikatakannya, salah satu fokus dalam masa tanggap darurat ini adalah soal pembersihan kota dari puing-puing bangunan gempa. “Dalam rangka emergensinya, kedaruratan, bersihkan kota semuanya,” kata dia.
Pembersihan puing-puing bangunan terus dilakukan oleh petugas gabungan bersama relawan. Sebanyak 251 unit alat berat dikerahkan untuk pembersihan lingkungan dan lainnya, baik alat berat yang di bawah kendali TNI sebanyak 64 unit maupun di bawah kendali Kementerian PUPR sebanyak 187 unit.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 14.604 personil gabungan dari TNI, Polri, sipil dan relawan dikerahkan untuk penanganan darurat hingga saat ini.